Unduh Aplikasi

SURAT EDARAN PLT GUBERNUR NOMOR 450/21770

Pengamat Kebijakan Publik: Surat Edaran Gubernur Tak Sesuai Qanun

Pengamat Kebijakan Publik: Surat Edaran Gubernur Tak Sesuai Qanun
Foto: Ist

BANDA ACEH - Pengamat kebijakan publik Aceh, Nasrul Zaman menilai surat edaran Gubernur Aceh No. 450/21770 tentang larangan pengajian/kajian selain dari I’tiqad Ahlussunnah Waljamaah dan Mazhab Syafi’yah melanggar Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Syariat Islam di Aceh.

Dikatakan Nasrul, Qanun Nomor 8 tahun 2014 pada pasal 14 ayat 3, 4 dan 5 menbolehkan pelaksanaan syariat oleh mazhab lain selain mazhab Syafi’i dan hal tersebut tegas disebutkan dalam qanun tersebut.

Ayat 3 menyebutkan penyelenggaraan ibadah tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi’i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah islamiyah dan ketentraman dikalangan ummat islam.

Kemudian kata dia, ayat 4 kembali menegaskan bahwa dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Hambali dan Maliki tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi’i.

"Selanjutnya diperkuat kembali dengan ayat 5 yang menyatakan kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham oragnisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui sah oleh negara tetap dibenarkan/dilindungi," katanya.

Selain itu kata Nasrul, surat edaran itu juga bertentangan antar isi surat itu sendiri, dimana pada poin dua mengutip misi RPJM Aceh yakni memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan i’tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab lain.

"Namun pada poin 3 disebutkan supaya tidak berkembangnya I’tiqad/aliran/mazhab selain Ahlussunnah Waljamaah/selain mazhab Syafi’iyah. Jelas kalau secara substansi surat ini tidak konsisten antara poin yang pertama dan poin berikutnya, disatu poin menjelaskan bolehnya/penghormatan pada mazhab lainnya namun pada poin berikutnya ada larangan pada mazhab lain selain mahab Syafi’iyah," kata Nasrul.

Atas dasar itu Nasrul menilai surat edaran ini dibuat tanpa dasar hukum yang jelas dan mengedepankan aspek emosional yang akan merugikan pemerintah Aceh/masyarakat.

"Perlu segera direvisi atau bahkan dicabut surar edaran ini karena berlawanan dengan qanun dan perundangan yang berlaku lainnya. Gubernur sepertinya dipaksa oleh kelompok tertentu di Aceh untuk kepentingan tertentu yang dapat mengakibatkan terpecah belah masyarakat Aceh," sebutnya.

Komentar

Loading...