Unduh Aplikasi

Pengamat Kebijakan Publik: Rendahnya PDP Bukan Indikasi Menurunnya Covid-19

Pengamat Kebijakan Publik: Rendahnya PDP Bukan Indikasi Menurunnya Covid-19
Nasrul Zaman

BANDA ACEH - Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, ST., M. Kes menyebutkan kerumunan massa di warung kupi mulai terlihat pasca pemberlakuan jam malam dicabut di Aceh.

"Pemerintah Aceh resmi mencabut pemberlakuan jam pada 4 April 2020, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin (RSUDZA) mengumumkan tiga pasien positif corona sembuh dan pulangkan, selanjutnya kerumunan massa mulai terlihat, apakah kedua hal itu berhubungan erat?. Semoga saja tidak, karena jika warga beranggapan Aceh sudah mulai bebas covid-19 maka ini sangat berbahaya sekali. Untuk mengatasi hal ini saya pikir pemerintah aceh harus mengefektifkan razia oleh Satpol PA Aceh dan Satpol PP kabupaten/kota," katanya.

Dikatakan Nasrul, rendahnya jumlah PDP di Aceh bukanlah mengindikasikan kasus covid-19 Aceh telah menurun tapi hanya disebabkan telah bertambahnya RSU rujukan covid-19 menjadi 12 RSU.

Kata dia, menurut beberapa info yang ada diketahui bahwa kecenderungan menurunnya jumlah PDP karena keengganan RSU rujukan di daerah untuk melakukan rawatan PDP akibat APD yang terbatas, ruang isolasi belum standar (karena harus memenuhi aturan yang ditetapkan Kemenkes RI).

"Tenaga perawat dan dokter yang terbatas serta belum ada kepastian tambahan pendapatan dari pemerintah serta ditambah lagi kesulitan dari RSU rujukan di daerah untuk mengambil swap dari ODP untuk dikirim ke Jakarta. Akibatnya beberapa rumah sakit rujukan cenderung memulangkan ODP yang seharusnya PDP karena beberapa hal tersebut di atas," katanya.

Oleh karena itu kata dia, diperlukan perhatian dan pendampingan langsung dari tim Covid-19 Aceh untuk terjun langsung ke RSU rujukan di daerah untuk melihat kesiapan dan perkembangan penanganan ODP yang terjaring cukup banyak.

Komentar

Loading...