Unduh Aplikasi

Pengamat Ekonomi: APBA 2018 Terburuk Sepanjang Sejarah

Pengamat Ekonomi: APBA 2018 Terburuk Sepanjang Sejarah
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Pengamat Ekonomi Aceh, Rustam Effendi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2018 merupakan APBA terburuk sepanjang sejarah. Penyebab utamanya adalah proses komunikasi politik yang gagal terbangun antara eksekutif dan legislatif.

“Ini merupakan APBA terburuk dan akan tercatat sebagai preseden buruk politik anggaran kita,“ kata Rustam Effendi kepada AJNN, Rabu (24/10).

Menurut Rustam, proses komunikasi politik yang gagal mengakibatkan pembahasan anggaran mengalami jalan buntu (deaclock), sehingga eksekutif yakni gubernur harus mengambil langkah akhir melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Itu menunjukkan kalau proses penganggaran APBA tahun 2018 buruk, dimulai dari prosesnya sampai dengan hasil.

"Akhirnya berimbas pada pelaksanaan, dimana serapan anggaran yang rendah. Pergub itu merupakan suatu kebijakan anggaran yang paling buruk,“ ujarnya.

Rustam menjelaskan komunikasi politik yang buruk ini hendaknya menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Kebijakan politik anggaran itu semestinya dibangun dengan komunikasi yang baik, eksekutif maupun legislatif tentu saja memiliki keinginan dan kepentingan.

"Semua itu bisa diakomodir dengan tetap mengindahkan keinginan dan masukan dari masyarakat Aceh," jelasnya.

Tambahnya, masyarakat sangat dirugikan dari Pergub 2018 yang terus menimbulkan banyak permasalahan. Ia berharap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk dapat menjadikan ini sebagaimana sebuah masukan, dan bisa membangun komunikasi dengan legislatif lebih baik, sehingga pengesahan anggaran R-APBA 2019 dapat dilakukan tepat waktu. Selain itu, semua elemen yang terkait dapat dimaksimalkan untuk turut serta membantu terhadap pembangunan Aceh menjadi lebih baik.

“Kita sudah kehilangan momentum tahun ini, akibat terlalu sibuk dengan politik. Saya meminta kepada pak Nova agar dapat membangun semangat komunikasi yang lebih baik dengan parlemen, dan kita tentu saja berharap untuk R-APBA 2019 dapat disahkan tepat waktu,“ ujarnya.

Selain itu, Rustam juga menyorot terkait permasalahan rendahnya serapan anggaran tahun 2018. Solusi menurutnya adalah memilih kegiatan yang menjadi skala prioritas dan mustahak untuk diselesaikan dengan tetap memperhatikan kalau kegiatan itu tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Untuk kegiatan-kegiatan infrastruktur, misalnya, harus benar-benar dilengkapi dengan dokumen pendukung. Selama ini, dengan proses pengesahan anggaran yang terkesan buru-buru, banyak kegiatan yang tidak atau belum dilengkapi dengan dokumen pendukung, sehingga tidak jarang menjadi temuan dan berakibat pada proses dan tindakan hukum.

“Sekarang ini, jangan hanya terpaku mengejar angka maksimal, namun sebaiknya memperhatikan azas kemanfaatannya. Hindari, jangan sampai terjadi penyelewengan. Jika terjadi, nanti siapa yang rugi," ujar Rustam Effendi.

Komentar

Loading...