Unduh Aplikasi

Pengadaan Mobil Dinas Bupati Abdya Melalui PL, LKPP: Harus Tender

Pengadaan Mobil Dinas Bupati Abdya Melalui PL, LKPP: Harus Tender
Mobil dinas baru Bupati Abdya. Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menggelontorkan dana Rp 1,018 miliar, untuk pembelian mobil dinas baru Bupati Abdya, Akmal Ibrahim. Pembelian mobil merk Nissan Elgrand itu didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (ABPK) Abdya tahun anggaran 2019.

Informasinya, pengadaan kendaraan dinas baru Bupati Abdya ini dilakukan tidak melalui proses lelang, melainkan melalui mekanisme penunjukkan langsung (PL).

Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP RI, Fadli Arif, saat dikonfirmasi mengatakan ketentuan mengenai PL hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 pasal 38.

“Di luar itu dapat dilakukan E-purchasing, apabila terdapat dalam katalog. Pengadaan langsung nilainya lebih kecil dari Rp 200 juta. Selain hal tersebut, harus dilakukan tender,“ kata Fadli Arif kepada AJNN, Senin (22/7).

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan jika dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka status kontraknya dianggap tidak sah serta cacat hukum.

“Kalau proses menuju kontraknya tidak sesuai peraturan, berarti kontraknya tidak sah. Statusnya diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menilainya,“ tegasnya.

Beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah Abdya, Thamrin, sempat membantah terkait informasi yang menyebutkan bahwa pembelian mobil dinas baru milik Bupati Abdya tersebut dilakukan dengan cara penunjukkan langsung.

Baca: Mobil Dinas Baru Bupati Abdya Dibeli dengan Mekanisme PL, Riad Horem: Dilarang

“Tenderlah, manapula tidak tender. Mana berani kita tidak tender,“ katanya melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut, Thamrin menjelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan terkait pembelian mobil dinas baru untuk operasional bupati ini, karena mobil dinas yang lama sudah lima tahun digunakan, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan pembelian mobil dinas yang baru.

“Mobil yang disana kan sudah lima tahun, kan kalau sudah lima tahun kan sudah bisa beli yang lain,“ ujarnya.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Setdakab Abdya, Teuku Indra, mengatakan pembelian mobil dinas tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung, karena kebutuhannya mobil jenis Nissan Elgrand. Namun, jika pengadaan kendaraan umum lainnya bisa dilakukan melalui lelang terbuka.

“Benar, mobil itu dibeli seharga Rp1,018 miliar menggunakan APBK tahun 2019,” kata Teuku Indra.

Berdasarkan penelusuran AJNN, di laman lpse.acehbaratdayakab.go.id pengadaan kenderaan dinas baru milik bupati ini dilakukan melalui mekanisme penunjukkan langsung atau non tender dengan nilai pagu paket Rp 1.065 miliar dengan sumber anggaran APBK Abdya tahun anggaran 2019.

Paket non tender dengan nama tender Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional Pimpinan Daerah ini dimenangkan oleh peserta tunggal, yakni PT Wahana Wirawan yang beralamat di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar dengan HPS Rp 1.018 miliar.

Komentar

Loading...