Unduh Aplikasi

Pengadaan Langsung Tak Menggunakan SPSE, Dinas Pertanahan Aceh Bakal Klarifikasi ke Inspektorat

Pengadaan Langsung Tak Menggunakan SPSE, Dinas Pertanahan Aceh Bakal Klarifikasi ke Inspektorat
Kantor Dinas Pertanahan Aceh. Foto: Net

BANDA ACEH - Inspektorat Aceh dalam laporan hasil pemeriksaan pada Dinas Pertanahan tahun anggaran 2019 dan 2020, menemukan tujuh pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia, tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan total anggaran sebesar Rp 657,6 juta.

Sekretaris Dinas Pertahanan Aceh, Muchtaruddin mengaku akan segera mengklarifikasi masalah temuan Inspektorat Aceh itu. Ia mengaku alasan tidak menggunakan SPSE atau e-katalog karena sejumlah barang yang dibelanjakan tidak ada di e-katalog, seperti contoh belanja pakaian dinas.

"SPSE itu dimasukkan menggunakan e-katalog, seperti contoh pakaian dinas, pakaian dinas tidak bisa melalui e-katalog, karena tidak ada di e-katalog. Melalui e-katalog itu kita beli putus," kata Muchtaruddin, kepada AJNN, melalui telepon seluler, Senin (5/4).

Misalnya, kata Muchtaruddin, belanja pakaian dinas di shopee, kalau beli dengan cara tinggal pilih ukuran itu memang ada, tapi kalau harus ukur seperti baju dinas pasti tidak ada di e-katalog.

"Jadi makanya dimana-dimana, bukan hanya di Dinas Pertahana Aceh saja, seluruh SKPA juga tidak melalui e-katalog, tetap pengadaan langsung. Kalau misalnya lebih dari sekian ratus juta itu kan tender," ungkapnya.

Kata Muchtaruddin, Inspektorat Aceh memang memberikan waktu selama setahun ini untuk mengklarifikasi atas temuan-temuan itu.

"Akan kami tindaklanjuti temuan itu, akan ada klarifikasi kepada inspektorat, itu memang ada diberi waktu kita untuk klarifikasi dalam waktu satu tahun ini kan, itu temuan kan di 2019-2020, klarifikasinya kan di tahun 2021 ini," jelasnya. 

Namun, Muchtaruddin mengaku bingung kenapa hasil inspektorat itu bisa bocor keluar, pasalnya itu masalah internal yang butuh klarifikasi.

"Ini kan masih klarifikasi, yang namanya indikasi belum tentu benar, kalau ada yang lebih bayar akan dikembalikan, tapi tidak ada yang lebih bayar kami," jelasnya.

"Saya pikir SPSE itu jelas karena memang tidak ada itu di e-katalog, sama seperti pemasangan Ac, kalau beli Ac putus ada di e-katalog, tapi datang barang, pasangnya bagaimana, nanti kan harus ada biaya pasang lagi, kita panggil orang lagi," tambah Muchtaruddin.

Tapi, kata Muchtaruddin, kalau dilakukan pengadaan langsung memang harus lengkap dengan instalasi pemasangan, hal-hal seperti itu tidak bisa menggunakan SPSE atau e-katalog. 

"Kenapa tidak menggunakan e-katalog karena memang tidak ada di e-katalog, saya rasa semua dinas seperti itu, tidak hanya dinas pertahanan saja," kata Muchtaruddin.

Baca: Pengadaan Langsung Tidak Melalui SPSE Serta Tidak Sesuai Ketentuan

Sebelumnya, Inpektorat Aceh menyebutkan sikap Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak menggunakan SPSE membuktikan bahwa Edi Yandra belum mematuhi dan melaksanakan perintah Gubernur Aceh melalui Kepala Biro Pengadaan Batang dan Jasa Setda Aceh yang mengharuskan kepada seluruh PA agar melaksanakan pengadaan batang/jasa secara elektronik. 

Pengadaan barang/jada secara elektronik ini merupakan wujud pelaksanaan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Aceh. 

Ketidakpatuhan Kadis Pertanahan Aceh juga merupakan pengingkaran atas surat edaran Gubernur Aceh nomor 602/30309 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran 2019.

Dimana pada angka 9 secara tegas dan jelas disebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan  program prioritas Gubernur Aceh dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus melalui e-Purcahasing, e-Tendering, e-Pengadaan langsung, e-Penunjukan langsung, dan e-Swakelola melalui SPSE. 

Oleh karenanya, Inspektorat Aceh berpendapat bahwa hal tersebut mengakibatkan proses pemilihan penyedia tidak memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yaitu terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.  

Dari kegitaan yang dilaksanakan secara manual tersebut, inspektorat juga menemukan tiga dari tujuh kegiatan yang proses pengadaannya tidak sesuai ketentuan dimana secara administrasi belum memenuhi persyaratan pengadaan langsung.  

Ketiga kegiatan tersebut yaitu belanja modal pengadaan alat pendingin sebesar Rp 47,75 juta yang dilaksanakan CV Dian Persada. Kemudian kegiatan fullboard acara raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT.Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. 

Kemudian, kegiatan fullboard hotel acara raker peningkatan kapasitas PPAT bagi camat Rp 199,95 juta oleh PT Gajah Aceh dengan surat perjanjian kerja nomor 18/SPK-FB-BID2/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...