Unduh Aplikasi

Pengadaan Citra Satelit Rugikan Negara Rp179 Miliar, KPK Tahan Dua Tersangka

Pengadaan Citra Satelit Rugikan Negara Rp179 Miliar, KPK Tahan Dua Tersangka
Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: ANTARA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015.  

Kedua tersangka tersebut yaitu Priyadi Kardono (PRK), Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016 dan Muchamad Muchlis (MUM), Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015.  

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada AJNN, Rabu (20/1/2021) mengatakan penetapan dan penahanan dua orang tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhi bukti permulaan yang cukup.

"Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan sejak September 2020," ungkap Ali Fikri.

Lebih lanjut pria yang pernah menjadi Jaksa Penuntut dalam kasus korupsi Irwandi Yusuf ini menjelaskan bahwa para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan yang merugikan keuangan negara dalam pengadaan CSRT pada BIG bekerja sama dengan LAPAN Tahun 2015. 
 
Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Kasus ini menurut Ali Fikri dimulai pada tahun 2015, saat itu BIG melaksanakan kerjasama dengan LAPAN dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT). 

Sejak awal proses perencanaan dan penganggaran pengadaan tersebut, Priyadi Kardono dan Muchamad Muchlis diduga telah bersepakat untuk melakukan rekayasa yang bertentangan dengan aturan pengadaan barang dan jasa yang di tentukan oleh Pemerintah.  

Sebelum proyek mulai berjalan telah diadakan beberapa pertemuan dan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak tertentu di LAPAN dan perusahaan calon rekanan yang telah di tentukan sebelumnya yaitu PT AIP (Ametis Indogeo Prakarsa) dan PT BP (Bhumi Prasaja) untuk membahas persiapan pengadaan CSRT. 

"Atas perintah para tersangka, penyusunan berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT langsung melibatkan PT AIP dan PT BP agar “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut," ujar Ali Fikri.

Untuk proses pembayaran kepada pihak rekanan, para tersangka juga diduga memerintahkan para stafnya untuk melakukan pembayaran setiap termin tanpa dilengkapi dokumen administrasi serah terima  dan proses Quality Control (QC).   
 
"Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," kata Ali.
 
Setelah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan  masing-masing selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021.

"Priyadi Kardono ditahan di Rutan KPK cabang Kavling C1 sedangkan Muchamad Muchlis ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur," ujar Ali.

Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK maka sebelumnya kedua tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK cabang Kavling C1.   

Sebagai informasi, pengadaan citra satelit sangat penting untuk kepentingan tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto citra satelit resolusi tinggi bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tata ruang wilayah. 

"Sudah sepatutnya pengadaannya dilakukan dengan penuh integritas dan sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkas Ali Fikri.

Komentar

Loading...