Unduh Aplikasi

Penetapan Tersangka Kasus Bantuan Kedelai Fiktif Tunggu Audit Kerugian Negara

Penetapan Tersangka Kasus Bantuan Kedelai Fiktif Tunggu Audit Kerugian Negara
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH TIMUR - Perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial bibit kedelai, pada Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai Pola Non Kawasan di Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari APBN T.A. 2015 saat ini sedang menunggu hasil audit kerugian negara.

Penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam program tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor : Print 560/N.1.21/Fd.1/06/2017 tanggal 14 Juni 2017.

"Sejak 14 Juni 2017 hingga saat ini penyidik telah memeriksa 59 saksi, melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa dokumen-dokumen sebanyak 75 item dan penyitaan terhadap uang sebanyak Rp 476 juta," kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Timur Muhammad Ali Akbar melalui Kasi Pidsus Helmi A. Aziz kepada AJNN, Selasa (31/10).

Kasi Pidsus menambahkan, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh jaksa penyidik akan dipergunakan sebagai bahan perhitungan kerugian keuangan negara oleh auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Lebih lanjut dikatakan Helmi, Kajari Aceh Timur selaku penyidik telah menyurati Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh berdasarkan Surat Nomor: B-2115/N.1.21/Fd.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal bantuan tindakan penghitungan kerugian keuangan negara.

Hingga saat ini, penyidik sedang menunggu jadwal gelar perkara / ekspose di BPKP Perwakilan Aceh. Gelar perkara di BPKP Perwakilan Aceh tersebut bertujuan guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

"Hasil audit merupakan alat bukti yang penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah adanya hasil audit kerugian keuangan negara, atau setidak-tidaknya setelah adanya hasil gelar perkara yang menyatakan bahwa auditor dapat melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara," kata Helmi A. Aziz

Tindakan penyidikan terhadap dugaan adanya penetapan tersangka akan dilakukan setelah adanya hasil audit kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan sosial pada Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Kedelai itu terus berjalan tanpa henti.

Penyidik tidak pernah menjanjikan sesuatu atau berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam perkara ini untuk penghentian penyidikan.

"Jika ada oknum siapa saja yang mengatasnamakan Kajari Aceh Timur atau Para Jaksa Penyidik pada Kejari Aceh Timur yang meminta sesuatu, berupa uang, barang, janji atau apapun dalam bentuk lainnya, kepada siapa saja yang terkait dengan penyidikan ini, dengan maksud untuk mengamankan yang bersangkutan dalam perkara ini, maka diimbau agar segera melaporkan kepada kami atau aparat penegak hukum lainnya dengan menyertakan bukti-bukti guna dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Helmi A. Aziz.

Komentar

Loading...