Unduh Aplikasi

Penegak Hukum Diminta Telusuri Aliran Dana Pansus ke Anggota DPRK Aceh Tengah

Penegak Hukum Diminta Telusuri Aliran Dana Pansus ke Anggota DPRK Aceh Tengah
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH TENGAH - Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) meminta pihak kepolisan dan Jaksa menindaklanjuti pernyataan Hamzah Tun MR terkait dugaan aliran dana ke sejumlah Anggota DPRK Aceh Tengah.

27 DPRK Aceh Tengah diduga menerima gratifikasi suap Pansus 2017 senilai 200 juta. Uang tersebut bersumber dari dinas dan BUMD lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

"Pihak penegak hukum harus menindaklanjuti pernyataan Hamzah Tun MR, eks anggota DPRK Aceh Tengah yang mengatakan bahwa ada dugaan aliran dana pansus ke sejumlah Anggota DPRK Aceh Tengahk" kata Koordinator Jang-Ko, Maharadi

Dia menuturkan, Hamzah Tun MR membenarkannya pada keterangan persnya kepada awak media, Jumat (15/2) di Kantor PWI Aceh Tengah.

Selain itu, pernyataan tersebut juga dikuatkan dengan statusnya di Facebook yang memuat catatan terkait persoalan ysng sama. Dari catatan itu, terlihat jelas setoran uang yang disumbangkan oleh dinas-dinas dan BUMD. Begitu pun dengan nama-nama anggota DPRK Aceh Tengah penerima uang.

"Ini menandakan bahwa ada petunjuk darinya, dan beliau merupakan eks anggota DPRK yg menyatakan aliran dana pansus, untuk itu kami sangat meminta kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti pernyataan tersebut untuk diselidiki kebenarannya," katanya.

Kata dia, Tipikor harus menindaklanjuti dan melakukan investigasi karena hamzah sudah meniupkan pluit untuk menuntun pihak kepolisian maupun Jaksa membongkar dugaan suap terhadap 27 anggota DPRK Aceh Tengah.

"Atas laporan itu kami mendesak pihak penegak hukum segera bergerak melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengembangkan kasus tersebut dan mengungkapnya hingga tuntas,” ujar Maharadi.

Jang-Ko juga mendesak agar Hamzah Tun MR segera melaporkan temuan ini secara resmi ke penegak hukum. Jangan sampai masyarakat reaksioner dalam menerima informasi yang belum tentu kebenarannya.

"Kita tidak mau informasi yang berkembang adalah pernyataan bohong atau Hoaks karena ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU ITE. Jika pernyataan itu benar segera laporkan ke penegak hukum, jika informasi itu salah kami mendesak juga agar kepolisian juga memproses penyebaran informasi itu," ungkap Maharadi.

Komentar

Loading...