Unduh Aplikasi

Pendapatan Daerah Minim, Aceh Jaya Masih Bergantungan pada Pusat dan Provinsi

Pendapatan Daerah Minim, Aceh Jaya Masih Bergantungan pada Pusat dan Provinsi
Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri Sofyan yang didampingi Ketua DPRK dan Sekda menandatangani berita acara hasil rapat paripurna DPRK Aceh Jaya. Foto: Suar

ACEH JAYA - Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 hanya sebesar Rp 52.5 miliar lebih. Dengan jumlah demikian, hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 5,25 persen, sedangkan pendapatan dari transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (pemerintah pusat dan provinsi) sebesar Rp 764 miliar lebih atau 76,36 persen.

"Ini menunjukkan bahwa Aceh Jaya masih sangat besar ketergantungan pada pemerintah Pusat dan Provinsi," ujar Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri Sofyan dalam sambutannya pada rapat Paripurna ke-XI masa persidangan III Tahun 2017-2018 DPRK Aceh Jaya tentang rancangan Qanun Tahun 2018 terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 yang berlangsung di Gedung DPRK setempat (28/6).

Lebih lanjut, Tgk Yusri menyampaikan bahwasanya perhitungan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten bertujan untuk mngetahui secara nyata pencapaian hasil dan sasaran penggunanaan anggaran daerah berdasarkan acuan dari perencanaaan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 tahun 2016 tentang APBK Tahun 2017 dan Qanun kabupaten Aceh Jaya Tahun nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2017.

Ia menjelaskan bahwa komposisi pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pad yang sah. Penerimaan pendapatan asli daerah ini terdri dari pajak daerah sebesar Rp 7 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 16.8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.4 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 22 miliar. Sedangkan Pendapatan transfer 2016 realisasinya sebesar Rp 764 miliar.

Seterusnya wakil bupati menjelaskan tentang belanja direalisasikan sebesar Rp 1 triliun lebih yang menurut kelompok belanja terdiri dari, dan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 474 juta lebih, atau 96,01 persen. Belanja ini merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara, untul belanja langsung sebesar Rp 536 miliar lebih atau 94,32 persen. Belanja ini merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun demikian, Pemerintah Aceh Jaya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dengan myempurnakan manajemen keuangan, melakukan efesiensi dan penghematan, mempertajam prioritas, mengali sumber pendapatan yang baru, sehingga nantinya dapat tercapai apa yang di harapkan yaitu terwujudnya masayarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Pantauan AJNN, rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRK Aceh Jaya Musliadi Z, wakil ketua beserta anggotanya dan para kepala SKPK Aceh Jaya.

Komentar

Loading...