Unduh Aplikasi

Pencabutan SE Stiker BBM Bukti Pemerintah Terbuka Masukan Wakil Rakyat

Pencabutan SE Stiker BBM Bukti Pemerintah Terbuka Masukan Wakil Rakyat
Foto: Ist

BANDA ACEH - Gerakan Titipan Rakyat (Getar) Aceh mendukung langkah Plt Gubernur Aceh untuk mencabut Surat Edaran tentang program stikering BBM. Hal ini telah menunjukkan bahwa Plt Gubernur Aceh sangat terbuka dalam menerima masukan dari DPRA.

“Pencabutan SE tentang Program Stikering BBM membuktikan bahwa Pemerintah Aceh sangat terbuka dengan masukan dari DPRA” kata Sekjen Getar Aceh, Teuku Izin, Jumat, 16 Oktober 2020.

Seperti diketahui, pencabutan SE nomor 540/9186 ditandatangani Plt Gubernur pada Kamis 15 Oktober kemarin. Surat tersebut ditujukan ke bupati/wali kota serta tembusan ke berbagai pihak termasuk Mendagri dan Menteri ESDM.

“Ini sinyal bahwa Plt Gubernur, Nova Iriansyah sangat mengakomodir masukan dari DPRA terkait usulan agar SE stiker dapat dievaluasi dan dipertimbangkan kembali. Selanjutnya kita berharap masukan lain juga dapat disampaikan dengan argumentasi hingga menawarkan solusi, ” tambahnya.

Pihaknya mendorong agar masukan untuk kepentingan rakyat Aceh harus disuarakan dengan argumentasi hingga mengusulkan solusi. 

Baca: Dua Bulan Penerapan Stiker BBM, Antrian Panjang Mobil di SPBU Tak Ada Lagi

“Ketika kritikan dan masukan disampaikan dengan santun penuh argumentasi hingga menawarkan solusi, saya kira tidak ada yang akan menolak masukan tersebut," tambah Apung, sapaan akrab Teuku Izin. 

Selanjutnya, ia juga menyampaikan betapa pentingnya membangun frekuensi yang sama untuk agenda pembangunan Aceh ke depan. Sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh dapat diselesaikan dengan kerja keras Pemerintah Aceh bersama DPRA.

“Kita yakin banyak masukan dari DPRA terhadap Pemerintah Aceh demi kepentingan rakyat, begitu juga dengan Pemerintah Aceh yang terus bergerak dan bekerja untuk rakyat, keduanya bekerja keras untuk kepentingan Aceh. Jika kedua lembaga tersebut saling mendukung, maka dampak pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Terakhir, Apung berharap ini menjadi momentum untuk komunikasi yang lebih kooperatif lagi ke depan antara eksekutif dan legislatif.

“Dengan momentum ini semoga legislatif dan eksekutif dapat kembali harmonis dan menyamakan frekuensi kembali terhadap berbagai persoalan yang sedang di hadapi rakyat Aceh, ”  tutupnya.

Komentar

Loading...