Unduh Aplikasi

Penasehat Hukum: Kasus Damkar Masuk Kesalahan Administrasi

Penasehat Hukum: Kasus Damkar Masuk Kesalahan Administrasi
Saksi ahli BPKP Suproni, meninggalkan ruang sidang usai memberi kesaksian dalam kasus dugaan korupsi Damkar di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (14/9).

BANDA ACEH - Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern milik pemerintah Kota Banda Aceh dinilai bukan kasus korupsi. Hal itu, karena proyek dengan anggaran senilai Rp 17,5 miliar tersebut tidak berdampak pada kerugian negara tapi hanya kesalahan administrasi saat proses tender.

Baca: Sidang Damkar, JPU Hadirkan Saksi Ahli BPKP

“Kerugian negara itukan dihitung dari adanya kerugian material, bukan persoalan sah atau tidak. Tapi saksi ahlikan menyebut jika tendernya sah maka tidak ada kerugian negara kecuali tidak sah,” kata penasehat hukum tiga terdakwa kasus korupsi damkar, Darwis SH usai sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Kamis (14/9).

Darwis merupakan penasehat hukum terdakwa Dheni Okta Pribadi dan Raizianti Yusri, Direktur dan Komisaris PT Dhezan Karya Perdana, serta Ketua Pokja UPL Aceh Syahrial (terdakwa I). Hal itu disampaikan Darwis menanggapi pendapat saksi di persidangan.

Dalam persidangan Suproni, saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, menyebut kerugian negara yang timbul dalam proyek damkar, karena PT Dhezan tidak sah mengikuti tender. Hal itu merujuk pada pendapat saksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sebagaimana termuat dalam Berkas Acara Pemeriksaan yang diperolehnya.

“Kita tidak tahu dimananya sehingga perusahaan ini dinilai tidak sah mengikuti tender. Nanti kita tanyakan ke saksi dari LKPP,” kata Darwis.

Sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 4 tahun 2014, kata Darwis, definisi kerugiaan negara timbul bila pengeluaran uang negara tidak sesuai dengan prestasi atau adannya kerugian material. Sementara persoalan sah tidaknya PT Dhezan menikuti tender merupakan persoalan administrasi.

Dari dua saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan, hanya saksi ahli dari BPKP yang hadir, sementara saksi dari LKPP, tidak hadir memberi kesaksian.

Usai mendengar keterangan saksi ahli dari BPKP, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra, SH akhirnya menutup sidang. Sidang kembali dijadwalkan Kamis 21 September dengan agenda menghadirkan saksi dari LKPP.

Selain Ketua Pokja UPL Aceh, serta Direktur dan Komisaris PT Dheza Karya Perdana. Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh, juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Siti Maryami sebagai tersangka pengadaan damkar.
Mereka dikenakan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena dinilai berperan dalam pengadaan mobil yang merugikan negara Rp 4,7 miliar itu.

Komentar

Loading...