Unduh Aplikasi

Penambangan Ilegal Hasilkan Satu Ton Emas Per Tahun

Penambangan Ilegal Hasilkan Satu Ton Emas Per Tahun
Salah satu alat penambang emas yang berada di Aceh Barat dan Nagan Raya.
BANDA ACEH - Pertambangan emas tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya menghasilkan setidaknya 1,1 ton emas per tahun. Jumlah ini merupakan akumulasi rata-rata produksi tambang yang menghasilkan 89.262,9 gram setiap bulannya.

Lembaga Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh mengungkapkan fakta yang mencengankan, untuk melakukan penambangan, perusahaan tak berizin tersebut menggunakan mesin keong, mesin robin. Selain itu, juga melakukan penambangan dengan metode semprot/jetting. "Berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa total jumlah terdiri dari mesin keong 100 unit, mesin robin 60 unit dan metode semprot/jetting 9 unit excavator,”kata Kepala Divisi Advokasi dan Investigasi GeRAK Aceh, Hayatuddin Tanjung, Kamis (28/4).

Hayatuddin juga mengingatkan Pemerintah Aceh, jika upaya penertiban tambang emas ilegal tidak segera dilakukan, maka banyak kerugian yang akan dialami oleh masyarakat dan pemerintah. Seperti kerusakan aspek lingkungan, perusakan wilayah hutan, PAD daerah tidak terkontrol, dan potensi bencana seperti banjir bandang.

"Jika ini terus dibiarkan maka potensi kerugian baik materil maupun inmateril akan menjadi beban cost yang harus ditanggung pemerintah,”tambahnya. “Padahal dari upaya dan kegiatan ilegal ini yang diuntungkan adalah para cukong yang selama ini meraup keuntungan besar dari praktek ilegal.”

Selain itu, GeRAK juga mendesak Pemerintah Aceh melalui dinas terkait untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya untuk segera melakukan upaya penertiban seluruh kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan penertiban dengan mekanisme melakukan sub-koordinasi dengan unsur muspida, baik polisi maupun TNI. Karena kata Hayatuddin, berdasarkan mandat UU 23 tahun 2014 mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh proses pelaksanaan minerba menjadi kewajiban pihak provinsi.

"Jadi atas dasar tersebut GeRAK Aceh mendukung langkah yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya yang sudah lebih dahulu melakukan upaya proteksi terhadap tambang emas ilegal,” pungkasnya.

GeRAK Aceh juga mendesak pihak Kepolisian Daerah Aceh untuk segera melakukan upaya proteksi serius terhadap seluruh kegiatan ilegal yang jelas-jelas melanggar hukum. Pasalnya, selama ini praktek ilegal ini diduga seperti ada unsur kesengajaan dan pembiaran untuk tidak melakukan upaya penegakan hukum.

"Faktanya untuk kawasan Aceh Barat dan Nagan Raya praktek ilegal ini sudah berlangsung cukup lama, dan bahkan bukan lagi menjadi rahasia yang harus ditutupi karena seluruh masyarakat juga cukup mengenal siapa saja yang bermain, dan terlibat dalam praktek pertambangan ilegal,” jelasnya.

Dikatakan Hayatuddin, GeRAK Aceh juga mendorong institusi pemerintah baik maupun DPRK untuk melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap praktek pertambangan ilegal. Dan pihaknya mendukung penuh upaya pencegahan terhadap seluruh kegiatan ilegal oleh Pemerintah daerah.

"Kami juga mendorong jika memang tetap diupayakan oleh pemerintah, maka harus segera dilakukan adanya kegiatan pertambangan bagi masyarakat, maka perlu didorong adanya peta wilayah yang khusus untuk Wilayah Pertambagan Rakyat (WPR), dan mengacu pada aturan dan perundangan yang berlaku yaitu tentang tatacara mekanisme izin pertambangan rakyat (IPR),” ungkap Hayatuddin.

Komentar

Loading...