Unduh Aplikasi

Penagihan Tak Dicairkan Dinas Dayah, Pimred Media Ini Kirim Surat Terbuka ke Plt Gubernur

Penagihan Tak Dicairkan Dinas Dayah, Pimred Media Ini Kirim Surat Terbuka ke Plt Gubernur
Dana publikasi yang tercantum dalam DPA Dina Dayah Aceh. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pimpinan Redaksi Koran Aceh melayangkan surat terbuka kepada Plt Gubernur Aceh perihal belum adanya kejelasan pencairan penagihan kerjasama penayangan berita dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Dalam surat terbuka tertanggal 27 Desember 2019 tertanda Pimred Koran Aceh, Hamdan Budiman itu disampaikan kronologi penagihan dan penayangan berita tersebut.

Hamdan menuliskan, ada penempatan anggaran publikasi di Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2019 (DPA). Dengan judul publikasi Disdik Dayah melalui Koran Aceh (media cetak) dalam DPA.

Kata Hamdan, Kabid atau KPA terdahulu secara lisan sudah setuju dilaksanakan publikasi. Tetapi kemudian, seiring pengesahan anggaran perubahan Kabid KPA dan PPTK diganti.

"Lalu sekitar pertengahan Oktober 2019 saya mengajukan rencana publikasi berikut anggaran (lalu didisposisi oleh Kadis ke Kabid dengan arahan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tulis Hamdan.

Namun, lanjut Hamdan, sampai awal November 2019, pihak dinas selalu memberikan jawabannya masih sedang dipelajari.

Terakhir, dirinya melakukan konsultasi dengan Kadis dan Sekdis Pendidikan Dayah. Tetapi, jawabannya yang diterima juga hampir sama.

Menurut pihak dinas, kegiatan dipersilahkan untuk dikerjakan, tapi disisi lain mereka juga bukan orang yang menandatangani kontrak, karena itu langsung dengan PPTK dan KPA.

"Malah kalau sudah komunikasi dengan Kadis, kontrak bisa dibuat belakangan, kata Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah, Azhari. Tapi saya tidak dalam kapasitas setuju atau tidak, karena itu wewenang KPA dan PPTK," tutur Hamdan mengulangi perbincangannya dengan Azhari.

Hamdan menuturkan, setelah itu dengan meminta rilis dan mengikuti kegiatan Disdik Dayah Aceh, pihaknya membuat berbagai tulisan tentang dinas itu, dan menerbitkan tiga edisi berturut-turut. Akhir November 2019, pihaknya membuat tagihan (invoice).

Kadis Pendidikan Dayah Aceh, Usamah El-Madny mendeposisikan di proses sesuai ketentuan yang berlaku. Anehnya KPA dan PPTK tidak bersedia merealisasikan tanpa sedikitpun memberi alasan kenapa. Meskipun sudah ditanya berulang kali," tuturnya.

"Entah dana yang nyata-nyata dalam DPA itu dimatikan atau digunakan ketempat lain?," Hamdan mempertanyakan.

Berdasarkan kejadian ini, tambah Hamdan, pengesahan anggaran yang telah melalui mekanisme TAPA dan DPRA dengan pengesahan menteri bisa saja tidak dilaksanakan kalau Kadis atau KPA/ PPTK tidak menyukainya. Karena sejauh ini, dirinya belum mendapat alasan mengapa dinas belum bersedia merealisasinya.

"Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan yang layak, saya merasa sangat dirugikan oleh sikap dan kesewenang-wenangan pejabat di Dinas Pendidikan Dayah Aceh," tandasnya.

Terkait persoalan ini, Kabid Manajemen Disdik Dayah Aceh, Epi Chiatuddin mengatakan permasalahan itu sudah selesai, dan setelah dilakukan kajian penganggaran, banyak hal yang tidak diuraikan sehingga belu bisa direalisasikan.

"Ya kita kaji itu, sudah selesai masalahnya, banyak segi yang harus kita lihat, segi penganggaran, seharusnya diuraikan, tapi ini tidak. Iya ngak bisa," kata Epi saat di konfirmasi AJNN, Senin (30/12).

Epi menyampaikan, pihaknya telah melakukan kajian mulai dari aturan penganggaran dan penerimaannya, dan mereka melihat terdapat banyak hal yang tidak sesuai.

"Kita kaji, karena ini uang negara, ada aturan penganggaran, penerimaannya, itu banyak tidak sesuai," pungkas Epi.

Komentar

Loading...