Unduh Aplikasi

Pemutusan Kontrak Proyek Gedung Oncology Center Tunggu Rekomendasi TP4D

Pemutusan Kontrak Proyek Gedung Oncology Center Tunggu Rekomendasi TP4D
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh Fachrul Jamal. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) akhirnya mencantumkan PT Araz Mulia Mandiri dalam daftar hitam di website resmi LKPP.

Perusahaan itu saat ini sedang mengerjakan proyek pembangunan oncology center Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Total anggaran yakni Rp 39,8 miliar.

Direktur RSUDZA Fachrul Jamal mengaku sedang menindaklanjuti masalah tersebut dengan Kejaksaan, Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh.

"Ini sedang kami tindaklanjuti," kata dr. Fachrul Jamal kepada AJNN, Kamis (5/10).

Baca: Perusahaan Pemenang Proyek Rp 39,8 Miliar di RSUDZA Masuk Daftar Hitam

Fachrul mengatakan, Kuasa Pengguna Anggaran akan memutus kontrak pembangunan oncology center dengan PT. Araz Mulia Mandiri selaku pemenang tender yang telah dinyatakan masuk dalam perusahaan daftar hitam Indonesia.

"Saat ini sedang kami tunggu rekom dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Inspektorat," katanya singkat.

Surat Keputusan BPKS sanksi terhadap PT Araz Mulia Mandiri . Foto: Dok AJNN

Sebagaimana diketahui, PT. Araz Mulia Mandiri diberikan saksi masuk daftar hitam selama dua tahun oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Sanksi itu diberikan setelah perusahaan itu tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pembangunan Tugu KM 0 (lanjutan), dengan nilai total HPS yakni Rp 15,9 miliar.

Baca: BPKS Siap Hadapi Gugatan PT Araz Mulia Mandiri di PTUN

Sanksi tersebut tercantum dalam Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKS bernomor 25/BPKS-KPA/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2017, diteken oleh KPA Fajri.

Tak hanya saksi, BPKS juga menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meminta agar perusahaan itu dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional dan dimuat dalam portal pengadaan nasional.

Komentar

Loading...