Unduh Aplikasi

Pemko Banda Aceh Sepakati APBK -P 2015

BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersama dengan Pemerintahan Kota Banda Aceh menandatangani berita acara persetujuan bersama tentang Rancangan Qanun APBK-Perubahan Anggaran Tahun 2015.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan walikota Banda Aceh Illiza Sa'Aduddin Djamal, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, Arief Fadillah yang disaksikan anggota dewan lainya di ruang rapat DPRK Banda Aceh. Jumat (09/10).

Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 1.229.631.429.061, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 67.056.209.364 atau 5,77% dari pendapatan daerah dalam APBK 2015 Murni yang ditetapkan sebesar Rp.1.162.575.219.697.

"Secara rinci pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp. 167.087.667.998 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 29.413.328.273 atau 17,60%.," kata Illiza Sa'aduddin Djamal.

Sedangkan dana perimbangan lanjutnya, direncanakan pada APBK tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 693.204.180.000 dan mengalami perubahan menjadi Rp. 692.960.674.000, sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 243.506.000 atau 0,04%.

Lain - lain pendapatan daerah yang ditetapkan pada APBK murni sebesar Rp 302.283.371.699, sedangkan pada perubahan tahun menjadi sebesar Rp. 340.169.758.790, mengalami peningkatan sebesar Rp. 37.886.387.091 atau 12,53%

"Untuk belanja daerah direncanakan dalam APBK tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.168.955.301.261, terjadi peningkatan sebesar 160.411.598.299, atau 13,72% sehingga menjadi 13.329.366.899.560," ujarnya.

Illiza menjelaskan. Peningkatan belanja tersebut terjadi pada kelompok belanja tidak lansung yang digunakan untuk penyesuaian gaji dan tunjungan PNS, tunjangan E-Kinerja, penyesuaian alokasi tambahan penghasilan guru dan tunjagan profesional guru yang berasal dari SILPA tahun anggaran 2014.

Sedangkan penerimaan pembiayaan ditetapkan pada APBK murni TA 2015 sebesar Rp 103.235.470.499 yang bersumber dari SiLPA sebesar Rp. 100.935.470.499, dan penerimaan piutang daerah sebesar Rp 2.300.000.000. Pengeluaran tidak mengalami perubahan dari yang sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000.000, sehingga pembiayaan Netto menjadi sebesar Rp 99.735.470.499,

"Apa yang telah kita sepakati ini merupakan cerminan atas strategi dan skala prioritas pembangunan berdasarkan besaran pengagaran yang tersusun pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat ukur untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyaraka," tutup Illiza Sa'Aduddin Djamal

HENDRA KA

Komentar

Loading...