Unduh Aplikasi

PT MIFA BELUM LUNASI SISA DANA KONTRIBUSI

Pemkab Tawarkan PT Mifa untuk Bayar Rp 1 Miliar Saja

Pemkab Tawarkan PT Mifa untuk Bayar Rp 1 Miliar Saja
Sekda Aceh Barat, Adonis. Foto: AJNN.Net/Darmansyah Muda

ACEH BARAT - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan segera memanggil perusahaan tambang batubara PT Mifa Bersaudara, guna membahas terkait penyelesaian sisa dana kontribusi daerah sebesar Rp 2 miliar yang hingga kini belum dibayarkan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Adonis, mengatakan pemanggilan itu karena sebelumnya sudah menyurati perusahaan itu sebanyak tiga kali terkait penagihan dana itu.

"Kami akan segera panggil untuk duduk bersama membahas masalah terkait dana kontribusi sebesar Rp 2 miliar yang menjadi hutang perusahaan. Kami sudah tiga kali tagih lewat surat hingga kini belum ada respon," kata Adonis, kepada AJNN.

Sebelumnya, kata Adoni, Pemkab Aceh Barat bersama DPRK dan PT Mifa Bersaudara, sempat menjumpai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh guna membahas anggaran yang masuk dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) hasil audit BPK. Namun BPK menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemkab terkait kebijakan yang diambil dari hasil audit BPK tersebut.

Atas hasil audit tersebut, Adonis menegaskan kalau Pemkab Aceh Barat akan tetap menagih dana kontribusi tersebut. Pasalnya dana yang dianggap menjadi tunggakan oleh pemkab tersebut merupakan kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam MoU antara pemkab setempat dengan PT Mifa Bersaudara.

Baca: Sisa Dana Kontribusi Tak Kunjung Dilunasi, DPRK akan Lapor PT Mifa ke KPK

"Komitmen kami tetap menagih, karena itu merupakan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Namun nanti kami akan bicarakan mekanismenya dengan mifa," jelas Adonis.

Dalam pertemuan dengan PT Mifa Bersaudara, Adonis mengaku akan menawarkan beberapa opsi, salah satunya adalah apabila PT Mifa Bersaudara tidak bersedia membayar semuanya, pemkab akan tawarkan pembayaran setengah dari tunggakan atau sebesar Rp 1 miliar.

"Walaupun opsi membayar setengah dari tunggakan disetujui PT Mifa, kami akan menyampaikan ke DPRK untuk mendapatkan persetujuan, tapi kalau DPRK tidak setuju, maka PT Mifa harus membayar penuh," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Adonis juga memberi dukungan kepada DPRK jika memang dewan setempat berkeinginan melaporkan tunggakan kontribusi tersebut ke aparat penegak hukum.

"Kalau DPRK mau lapor ke penegak hukum ya kami dukung. Tapi kalau kami tidak berencana melaporkannya, karena kami belum dapat deliknya untuk melaporkan terkait tunggakan itu," ungkapnya.

Komentar

Loading...