Unduh Aplikasi

Pemkab Simeulue alokasi dana khusus bagi sekolah terpencil

SIMEULUE- Guna menjamin peningkatan mutu pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah dan madrasah Pemerintah Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh akan segera memberlakukan Peraturan Bupati atau Perbup tentang Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan.

Untuk tercapainya Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud, dalam aturan itu nantinya mengatur tentang kewajiban bagi sekolah dan madrasah untuk memenuhi 13 komponen Standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan terpenuhi peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan.

Lahirnya inisiasi tentang aturan itu merupakan hasil kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue dengan GeRAK Aceh memalui Program KINERJA-USAID. Perbup itu akan segera digodok di bagian hukum Sektaris Daerah Kabupaten Simeulue, setelah dilakukan konsultasi Publik yang berlangsing 12 - 13 Februari 2013, yang di buka Sektaris Daerah Kabupaten Simeulue,Naskah Ben Kamal.

Saat membuka kegiatan Konsultasi Publik, Rabu (12/2) Naskah mengharapkan kepada peserta Konsultasi Publik Rancangan Draf Perbup tersebut agar serius meluangkan waktu dan berfikir keras, sehingga aturan tersebut benar- benar memberikan manfaat di dunia pendidikan Simeulue, sehingga kedepan dunia pendidikan kabupaten tersebut mampu bersaing baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Naskah juga menyatakan dukugannya terhadap Perbup itu, dan juga berterimakasih kepada GeRAK Aceh serta USAID yang telah menginisiasi lahirnya Perbup tentang Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan, karena perbup itu nilainya sangat bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan itu.

“ Semoga saja Perbup ini menjadi salah satu upaya dalam mendorong sekolah dan madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan disini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue,Raduin. dalam sambutannya berharap agar draf perbup tersebut dapat segera disahkan karena ia menilai lahirnya Perbup tersebut sangat darurat dalam peningkatan mutu.

Dalam sambutannya, Raduin, sempat menyinggung akan besarnya potensi alam yang dimiliki Kabupaten itu, seperti sektor perkebunan, pertanian, pariwisata serta adanya potensi cadangan kandungan minyak bumi yang cukup besar di Kabupaten Simeulue.

“ Dengan cerdasnya generasi di kabupaten ini maka tidak tertutup kemungkinan semua potensi sumber daya alam yang ada di daerah kita bisa dikelola secara mandiri oleh anak-anak kita selaku generasi penerus bangsa,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengatakan selama 13 Tahun lebih berdirinya Kabupaten Simeulue diakui atau tidak Pendidikan di Kabupaten itu masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Adanya Perbup itu nantinya, Raduin, optimis kalau mutu pendidikan di Simeulue akan terus meningkat dan tidak tertutup kemungkinan Simeulue akan menjadi icon di Dunia Pendidikan sehingga menjadi pusat studi bagi daerah lain.

“Apalagi peraturan yang mengatur tentang Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan ini belum ada yang memberlakukannya selain di Simeulue dan Banda Aceh,” kata dia.

Disisi Lain, Afrizal Abdul Rasyid ,selaku Local Public Service Spesialist (LPSS) KINERJA-USAID mengatakan lahirnya Perbup Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan itu guna memenuhi dan menutupi kekurangan anggaran sekolah yang ada di Kabupaten Simeulue, terutama bagi sekolah kecil atau sekolah yang jumlah siswanya sedikit serta sekolah di daerah terpencil dan pulau terpencil yang berada di wilayah administratif Kabupaten tersebut.

Ia juga mengatakan, dengan mempertimbangkan tiga karakteristik tersebut maka dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan setiap sekolah dan madrasah nantinya akan lebih berkeadilan, pasalnya jika dilihat dari pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat selama ini menghitung jumlah siswa, sehingga bagi sekolah dengan jumlah siswanya yang sedikit maka akan memperoleh Biaya yang sedikit pula.

“Padahal jika dilihat dari kebutuhan sekolah dalam pecapaian SPM kebutuhannya sama, antara sekolah yang jumlah siswa sedikit dengan jumlah siswa lebih banyak. Akan tetapi dana yang diterima antara dua sekolah tersebut tidak merata. Saya mencontoh pengadaan alat peraga IPA sekolah kecil satu set sekolah besar satu set maka pengeluaran biayanya sama,” ujarnya.

Apa yang dialami oleh sekolah kecil juga sama dengan yang dirasakan oleh sekolah terpencil dan sekolah pulau terpencil, karena menurutnya kedua sekolah tersebut jika dilihat secara geografis sulit meningkatkan jumlah siswa karena populasi penduduknya sedikit, ketika itu terjadi maka secara perhitungan Biaya Operasional Pendidikan (BOSP) dilakukan sama tanpa adanya perhatian khusus dalam pembiayaan akan sulit mencapai SPM.

|RILIS
Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...