Unduh Aplikasi

Pemkab Nagan Raya Rombak Kabinet, Puluhan Pejabat Digeser

Pemkab Nagan Raya Rombak Kabinet, Puluhan Pejabat Digeser
Pelantikan pejabat di Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Foto: Rusman
NAGAN RAYA – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2017, Pemerintah Nagan Raya merombak sejumlah penjabat dari jabatan mereka. Perombakan ini terjadi di jabatan fungsional dan struktural.

Pelantikan dan pengambilan sumpah puluhan pejabat tersebut dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya T Zamzami, mewakili Bupati T Zulkarnaini, di aula Sekdakab, Senin (29/8)

Dalam pelantikan tersebut, pejabat struktural yang digeser mencapai 51 orang. Pemerintah juga mengganti jabatan satu pengawas sekolah dan dua kepala sekolah. Jabatan ini merupakan jabatan fungsional.

Dalam sambutannya, Zamzami mengatakan perombakan kabinet tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pembangunan. “Agar tetap tercapai program–program pembangunan, sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.”

Menurut Zamzami, mutasi jabatan merupakan jembatan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pembangunan. Meskipun dalam perombakan kabinet, kata dia, diwarnai dengan perubahan susunan, secara bertahap tetap menjalankan program pembangunan sebagaimana yang digariskan dalam visi dan misi pemerintah.

Dalam sejumlah literatur disebutkan, pejabat aparatur sipil negara (ASN) dilarang dirotasi dalam waktu minimal 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon. Larangan mutasi pegawai jelang pilkada beserta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pasal 71 ayat 1 UU itu.

Aturan itu menyebutkan: pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Pada ayat 2, disebutkan petahana dilarang mengganti pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kemudian pada ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Komentar

Loading...