Unduh Aplikasi

Pemkab Bireuen Tunjuk Satu Perusahaan Penyedia Bantuan Pangan Rp 24,3 Miliar

Pemkab Bireuen Tunjuk Satu Perusahaan Penyedia Bantuan Pangan Rp 24,3 Miliar
Ilustrasi. Foto: Net

BIREUEN - Pemerintah Kabupaten Bireuen menunjuk satu perusahaan sebagai penyedia bantuan pangan bagi keluarga pra sejahtera di daerah setempat. Perusahaan yang ditunjuk itu yakni PT. Sukses Jaya Makmur Abadi. 

Bantuan pangan yang ditargetkan selama tiga bulan dengan nilai Rp 24,3 miliar. Dimana setiap bulannya adalah Rp 8.1 miliar untuk diserahkan kepada 40.259 kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Bireun. 

Sementara dalam satu paket tersebut berisikan, mie instan (Indomie Kaldu Ayam), Beras 10 kilogram jenis premium, minyak goreng 1 kg (Bimoli).

Kepala Dinas Sosial Bireuen, Mulyadi mengatakan, alasan memilih PT Sukses Jaya Makmur Abadi sebagai perusahaan penyalur karena bisa dibayar setelah barang sampai di gudang. Selain itu, kelayakan harga juga sesuai.

Foto: dok AJNN

“Sebelumnya terkait pengadaan ini sudah kami undang beberapa perusahaan, semua mereka menginginkan bayar dulu baru barangnya datang ke gudang. Salah satunya Perusahaan Alam Jaya,” katanya kepada AJNN, Selasa (28/4).

Dikatakan Mulyadi, pengadaan harus dilakukan langsung oleh distributor bukan orang biasa, dan selain itu juga harus kompeten, karena barang dengan jumlah yang banyak. Pihaknya juga mengaku sudah mengundang para pengawas dari Tim Gugus Tugas Covid-19 Bireuen untuk memarkan harga pangan yang akan diberikan.

“Ini enggak dilakukan tender, karena bisa dialamatkan langsung kepada perusahaan yang memenuhi syarat. Maka dari itu saya memutuskan memilih PT Sukses Jaya Makmur Abadi dengan alasan harga sesuai dan bisa di bayar setelah barang sampai di gudang,” ujarnya.

Sambungnya, Dalam LKPP Nomor 3 tahun 2020 menurutnya dibenarkan untuk menunjukkan satu perusahaan dengan syarat harus berani membuat kelayakan harga dan memiliki Katalog.

“Kami dari dinas juga sudah meminta kepada PT Sukses Jaya Makmur Abadi sebagai bukti kelayakan harga, dengan pertimbangan ada pajak, ongkos angkut, dan bongkar muat di situ,” tuturnya

Dikatakannya, jika ada yang menilai kalau dalam hal pengadaan ini harus ada tender, atau lainnya itu salah. Kalau memang ada bukti kewajaran harga langsung tanda tangan kontrak antar penyedia dengan Pemerintah.

“Kepada masyarakat saya ingin sampaikan bahwa, apa yang dikatakan orang di luar perlu diingat bahwa semua ada proses, dan ada ketentuan perundangan yang berlaku, untuk Covid-19, pengadaan barang dan jasa tidak berlaku secara umum sebagaimana Perpres nomor 16 dan 4,” imbuhnya.

Komentar

Loading...