Unduh Aplikasi

KEMISKINAN CAPAI 19.648 KEPALA KELUARGA

Pemkab Aceh Barat Harus Serius Tangani Masalah Kemiskinan

Pemkab Aceh Barat Harus Serius Tangani Masalah Kemiskinan
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani prihatin dengan angka kemiskinan di kabupaten yang berjuluk Bumi Teuku Umar itu. Menurutnya angka kemiskinan yang mencapai 19.648 kepala keluarga (KK) tersebut, sangat tinggi bagi kabupaten tersebut. Apalagi jumlah KK secara keseluruhan di kabupaten tersebut hanya 57.020 KK.

Hamdani mengatakan, jika dipersentasikan angka kemiskinan di Aceh Barat dengan jumlah KK secara keseluruhan, maka jumlah penduduk miskin di kabupaten itu mencapai 30 persen lebih.

Melihat tingginya angka itu, Hamdani mendesak pemkab setempat serius dalam penanggulangan dan pengurangan angka kemiskinan di kabupaten yang saat ini dipimpin oleh Bupati Ramli MS.

"Kami miris melihat angka kemisikinan di Aceh Barat yang mencapai 19.648 kk, dengan jumlah keseluruhan 57.020 kk. Ini sangat prihatin, pemkab harus mampu dorong anggaran APBK dalam penetas kemiskinan," kata Hamdani kepada AJNN, Jumat (22/3).

Hamdani juga merasa aneh dengan sikap Pemkab Aceh Barat yang hanya bergantung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti program PKH, rastra, KUBE dan dana stimulus pemberdayaan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan.

"Padahal pemkab harus bertangung jawab penuh dalam membiayai program melalui APBK dan tidak hanya bergantung pada APBN dan APBA," tegasnya.

Baca: Penduduk Miskin di Aceh Barat Mencapai 19.648 KK

Ia juga mempertanyakan besaran APBK Aceh Barat yang mencapai Rp 1,4 triliun tersebut, dikelola untuk kegiatan apa saja, sehingga angka kemiskinan di kabupaten itu masih tinggi.

"DPRK juga harus kritis dalam membaca Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Platfon Pengalokasian Anggaran Sementara (PPAS) sebelum disahkan menjadi APBK. Termasuk memperhatikan Rencana Kerja Anggaran masing-masing dinas terutama dinas sosial. Dewan jangan hanya memperjuangkan aspirasinya saja," ujarnya.

Selaian itu, ia juga mendesak Pemkab Aceh Barat untuk serius dalam melihat realiasi dana Coorporate Social Responsibility (CSR) setiap perusahaan. Seperti perusahaan perkebunan sawit, agar mendorong realisasi kebun plasma sejauh mana keseriusannya.

"CSR Mifa juga bagaimana realisasinya. Misal komitmen pada tahun 2018 dengan nilai Rp 9,8 miliar. Apa semua direlaisasi, karena CSR juga salah satu program penanggulangan kemiskinan," imbuhnya.

Komentar

Loading...