Unduh Aplikasi

Pemkab Aceh Barat Diminta Perhatikan Rekomendasi BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemkab Aceh Barat Diminta Perhatikan Rekomendasi BPK dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH BARAT - Badan Anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat berharap pemerintah kabupaten setempat meperhatikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna IV masa sidang kedua, tentang pembahasan dan penetapan rancangan qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2019, yang dibacakan salah satu anggota Banggar, Abu Bakar.

Banggar menilai pentingnya memperhatikan rekomendasi dari BPK agar kedepan pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat lebih baik, tertib dan terarah sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan rakyat.

“Kedepan kami harap kepada saudara Bupati melalui SKPK (satuan Kerja Perangkat Kabupaten-red) agar sisi pendapatan asli daerah menjadi perhatian yang serius dengan mengambil langkah konkrit dalam upaya peningkatan PAD,” kata Abubakar, saat membaca pandangan umum Banggar.

Abu bakar menjabarkan berdasarkan hasil laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBK tahun 2019 Anggaran Pendapatan Daerah hanya terealisasi Rp1, 399.139.190.532,32 atau 98,16 persen dari yang ditargetkan Rp1,425.410.708.131.

Sedangkan untuk PAD, kata dia, yang terealisasi Rp153.799.291.478,27 atau 92, 16 persen dari yang ditargetkan Rp166,876,962,235.

“Untuk dana perimbangan direalisasikan sejumlah Rp 814.507.507.903 atau 98,08 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp 830.632.534.922,” ucapnya.

Untuk pendapatan daerah yang sah, Pemkab setempat berhasil merealisasikan 100,62 persen atau Rp430.901.210.974 dari Rp427. 901.210.974. Pada sisi belanja daerah, kata dia, ditargetkan Rp1508.769.853.364,26 namun realisasi akhir tahun hanya 90,59 persen atau Rp.1.336.760.779.513,69.

Komentar

Loading...