Unduh Aplikasi

Pemkab Abdya Canangkan Program Perhutanan Sosial

Pemkab Abdya Canangkan Program Perhutanan Sosial
Pertemuan Bupati Akmal Ibrahim dengan para keuchik. Foto: Ist

ACEH BARAT DAYA - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) merencanakan program perhutanan sosial, hal ini dilaksanakan agar masyarakat mempunyai legalitas dalam mengelola kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut.

Rencana pemerintah ini mendapat dukungan dari seluruh Keuchik serta unsur masyarakat lainnya di Kabupaten berjulukan Breuh Sigupai itu.

Bupati Abdya, Akmal Ibrahim mengatakan sebagai langkah awal dalam memulai rencana ini semua harus melakukan penataan batas hutan lindung, produksi dan wilayah Areal Penggunaan Lain (APL), berapa luasnya dari masing-masing kawasan hutan.

"Langkah pertama buat penataan luas hutan lindung, produksi dan APL," kata Akmal Ibrahim saat menggelar pertemuan dengan para Keuchik, Sabtu (7/10) di aula masjid komplek perkantoran bupati setempat.

Kata Akmal, misi pengembangan hutan ini merupakan produktifitas yang hasilnya melebihi dari pendapatan sawit, sebab, prospek tanah gunung sangat tinggi bahkan berdasarkan penelitian ketempat lain tanamannya saja harus tanaman yang ditetapkan pemerintah.

"Saya sudah menjumpai Menteri Kehutanan mereka sangat setuju dengan program perhutanan sosial. Dan ini juga program presiden Jokowi sehingga sangat singkron," pungkasnya.

Karena hal tersebut dirinya meminta dukungan dari masyarakat supaya program perhutanan sosial ini bisa berjalan dengan baik. Dan ia berharap masyarakat jangan mudah terpancing dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab bila ada yang suka membawa kegaduhan nantinya.

Selain itu, Akmal juga meminta seluruh camat harus menyampaikan pemahaman kepada Keuchik terkait aturan yang ada, supaya nantinya bisa memahami persoalan perhutanan sosial ini. Kemudian Kepala mukim akan diberi tugas untuk melakukan koordinasi melakukan konsultasi yang menghasilkan peta wilayah mukim dan gampong.

Nantinya, setiap gampong juga diharuskan memiliki satu Global Positioning System (GPS) untuk mendeteksi kawasan batas hutan lindung, produksi dan lainnya. "Ini penting dilaksanakan agar kedepannya masyarakat legal dalam pengelolaan hutan," tutur Akmal Ibrahim.

Sementara itu, Taufiq AB, salah seorang Keuchik dalam pertemuan ini meyampaikan bahwa dirinya sangat mendukung program perhutanan sosial seperti yang dijelaskan Akmal Ibrahmim tersebut. Karena dengan rencana ini khususnya untuk masyarakat di pinggiran gunung bisa mendapatkan manfaatnya.

"Apalagi selama ini pemanfaatan gunung belum dilakukan secara maksimal, selama ini hanya masyarakat secara pribadi, sehingga yang bisa dilakukan terbatas," imbuhnya.

Komentar

Loading...