Unduh Aplikasi

Pemilik Tolak Pembebasan Lahan, Pembangunan Jembatan Pante Raja Tetap Berjalan

Pemilik Tolak Pembebasan Lahan, Pembangunan Jembatan Pante Raja Tetap Berjalan
Proyek jembatan duplikat Panteraja. Foto: AJNN/Muksalmina

PIDIE JAYA - Meski mayoritas pemilik lahan menolak pembebasan lahan pembangunan jembatan duplikat Panteraja, Pidie Jaya. Namun, pekerjaan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 itu akan tetap dilanjutkan.

Hal itu dikatakan Direktur Utama PT Takabeya, Mukhlis saat dikonfirmasi AJNN, Jumat (20/11).

“Terkait pembebasan lahan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Namun kami terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah, untuk ditindaklanjuti segera,” kata Mukhlis via sambungan seluler.

Mukhlis mengakui, akibat terkendala pembebasan lahan, pekerjaan pembangunan jembatan di jalan Banda Aceh-Medan, tepatnya di Keude Panteraja itu juga ikut terkendala. 

Baca juga: Ditolak Pemilik, Biaya Pembebasan Lahan Pembangunan Jembatan Panteraja akan Dititip di Pengadilan

Namun lanjutnya, pekerjaan proyek jembatan duplikat tersebut terus berjalan.

“Akibatnya terkendala juga, tetapi Insha Allah pekerjaan akan terus berjalan,” jelasnya.

Seperti diketahui, Sebanyak 12 orang dari 18 pemilik lahan yang terdampak akibat pembangungan jembatan duplikat Panteraja, menolak harga pembebasan lahan yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP).

Pemilik lahan yang masih menolak itu adalah, Umar Sabi, Nurhayati, Salbiah, Rukiyah, Muzakir, Abubakar, Yahya dan Habibah, masing-masing mereka memiliki satu persil. Kemudian, Hasbi dan Aminah masing-masing dua persil, Azhar tiga persil, dan Kurmi lima persil.

Mereka sepakat menolak harga yang telah ditetapkan KJPP karena mereka menilai harga ganti rugi pembebasan pahan mereka tidak sesuai dengan harga pasaran.

Namun, meski mayoritas pemilik lahan itu menolak pembebasan lahan, harga pembebasan lahan tersebut sudah mengikat atau final. 

Jika pemilik tetap menolak pembebasan lahan, maka pemerintah akan menitip pembayaran lahan tersebut ke Pengadilan.

“Enam pemilik setuju dan sudah dibayar. Satu orang saja yang setuju maka dianggap telah mencukupi syarat dan layak. Jika ada pemilik yang masih ngotot tidak setuju, maka akan dititipkan di Pengadilan,” kata mantan Kabag Pemerintahan Sekdakab Pidie Jaya, Muslim Khadri yang kini menjabat sebagai Komisioner KIA.

Komentar

Loading...