Unduh Aplikasi

Pemilik Tanah Setujui Pembebasan Lahan untuk Sport Center di Pidie

Pemilik Tanah Setujui Pembebasan Lahan untuk Sport Center di Pidie
Pertemuan pemilik lahan dengan SKPK terkait dan unsur Forkopimda, di Oproom kantor bupati setempat

PIDIE - Pemilik tanah menyepakati lahannya di Gampong Lampeude Baroh, Kecamatan Pidie dibebaskan untuk pembangunan gedung sport center untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) ke  XIV tahun 2022 mendatang.

Kepala Dinas Parawisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pidie Apriadi kepada AJNN, Kamis (23/7) menyebutkan, terdapat 25 pemilik yang rencananya tanah mereka akan dibebaskan untuk pembangunan gedung sport city dengan luas tanah sekitar 5 hektar. Namun demikian akan dilakukan pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Mereka (pemilik tanah) sudah setuju tanahnya dibebaskan untuk pembangunan gedung sport city, maka tahapan selanjutnya tinggal penentuan harga tanah,” kata Apriadi usai mengadakan pertemuan dengan pemilik tanah yang juga dihadiri unsur Forkopimda Pidie di Oproom kantor bupati setempat.

Untuk penentuan harga tanah, jelas Apriadi, pihaknya akan bermusyawarah dulu dengan pemilik tanah yang nantinya menjadi Harga Perkiraan Sementara (HPS). Kemudian setelah ada HPS antara dinas dengan pemilik maka baru mengundang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menentukan harga yang layak.

“Kita tidak menginginkan terjadi penyimpangan menyangkut pembebasan lahan. Jadi kita menanyakan dulu kepada masing-masing pemilik harga tanah permeter, setelah diketahui harga maka akan dituangkan dalam HPS kemudian diserahkan ke KJPP,” katanya.

Dalam pertemuan itu, pemilik tanah menyampaikan kekawatirannya terhadap calo-calo yang akan menafaatkan kesempatan untuk menacari keutungan. Selain itu, pemilik  tanah juga menanyakan terkait ada pemotongan biaya PPh muupun PPN.

“Kami selaku pemilik tanah menanyakan kepada dinas terkait maupun Forkopimda terkait ada atau tidak dikenakan pemotongan biaya PPh maupun PPN,” kata seorang pemilik tanah Fitrah.   

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie Naungan Harahap dihadapan pemilik tanah menegaskan, pengadaan tanah khususnya untuk kepentingan umum tidak dipungut pemotongan biaya apapun, baik itu PPh muupun PPN.

“Jadi jangan ada yang bilang untuk biaya administrasi. Jikapun ada itu merupakan modus operandi untuk mencari keuntungan,” katanya.

 

Komentar

Loading...