Unduh Aplikasi

Pansel Kutak-Katik Syarat Seleksi

Pemilihan Direksi PDAM Tirta Tamiang Terindikasi Cacat Hukum

Pemilihan Direksi PDAM Tirta Tamiang Terindikasi Cacat Hukum
Ketua badan Pekerja GERAHAM, Bambang Antariksa. Foto: IST.

BANDA ACEH - Gerakan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (GERAHAM) mencium aroma tak sedap pada saat seleksi Direksi (Direktur) PDAM Tirta Tamiang beberapa waktu lalu. Pihak GERAHAM menduga  proses seleksi tersebut penuh dengan itikad tidak baik dan permufakatan jahat, sehingga syarat untuk menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2018, dikutak-katik oleh Panitia seleksi  (Pansel).

Ketua badan Pekerja GERAHAM, Bambang Antariksa menyebutkan bahwa akibat dari kutak-katik tersebut meloloskan calon direksi yang tidak memenuhi syarat.

Bambang menjelaskan kalau Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD, yakni pada Pasal 35 huruf g, disebutkan syarat menjadi Direksi adalah “Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim”. 

"Tetapi, syarat ini dirubah sepihak oleh Panitia Seleksi melalui pengumuman No. 01-Pansel/CDPTT/2020, pada poin 9 menjadi “Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun baik di pemerintahan/perusahaan berbadan hukum dibidang manajerial dan pernah memimpin tim," ujar Bambang, Kamis (14/1/2021) melalui sambungan telepon dari Karang baru.

Menurutnya, ada perubahan klausul Pasal 35 huruf g Permendagri No. 37 Tahun 2018 oleh Pansel, sehingga menguntungkan calon Direksi yang tidak memenuhi syarat dan meloloskannya menjadi Direksi. 

"Ada penambahan kata pemerintahan dan dibuat garis miring yang diartikan sebagai pilihan," ujar Bambang. 

Padahal menurutnya, di Permendagri No. 37 Tahun 2018, disyaratkan pengalaman 5 (lima) tahun di perusahaan, bukan di pemerintahan. 

"Ini merupakan praktek yang kesekian kalinya terjadi di Aceh Tamiang, dalam hal kutak-katik syarat untuk pemilihan pejabat daerah," ujar Bambang menambahkan.

untuk itu pihaknya meminta Aparat penegak hukum untuk reaktif atas fenomena ini, karena dugaan perbuatan curang ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 416 KUHP.

"Karena Pansel yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu atau merubah syarat yang khusus ditujukan untuk pemeriksaan administrasi calon Direksi PDAM," terang Bambang.

Karena ini sifatnya bukan delik aduan, maka menurut Bambang, alangkah bijak jika aparat penegak hukum sudah dapat melakukan upaya penegakan hukum terhadap perkara ini. Hal ini untuk menimbulkan kepercayaan publik, bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu. 

Selain itu, kata Bambang sudah selayaknya juga Bupati Aceh Tamiang mencabut atau membatalkan SK Pengangkatan Direksi PDAM Tirta Tamiang serta melakukan seleksi ulang. 

"Jika sesuatu hal dimulai dengan cara-cara melawan hukum, dipastikan akan menimbulkan juga praktek-pratek manipulatif dan koruptif dikemudian hari. Ini yang harus kita lawan bersama-sama," pungkas Bambang mengakhiri. 

Komentar

Loading...