Unduh Aplikasi

Pemerintah Tolak Revisi UU Pilkada, KIP Aceh: Tetap Lanjutkan Tahapan

Pemerintah Tolak Revisi UU Pilkada, KIP Aceh: Tetap Lanjutkan Tahapan
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri. Foto: AJNN/Indra Wijaya

BANDA ACEH - Pemerintah Pusat baru saja menolak revisi undang-undang  pemilu dan tetap melaksanaka Pilkada, Pileg dan Pilpres serentak di tahun 2024.

Nantinya setiap kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya, akan diisi oleh pelaksanan tugas yang ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Meski begitu, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Samsul Bahri mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan tahapan dan jadwal Pilkada Aceh 2022.

"Insya Allah tetap berjalan. Kami sebagai penyelenggara patuh dan tunduk pada undang-undang," kata Samsul kepada AJNN, Minggu (31/1).

Baca: PDIP: Gelar Dulu Pilkada Serentak 2024, Baru Dievaluasi

Ia mengatakan, tahapan dan jadwal Pilkada Aceh 2022 sangat tergantung kesiapan semua pihak pada tahapan pertama Januari hingga April.

Pada waktu tersebut, ia mengatakan harus ada penandatanganan NPHD antara Pemerintah Aceh dan kab/kota dengan KIP Aceh.

"Agar kami bisa melaksanakan tahapan yang sudah kami susun. Juga tidak kalah penting Pemerintah Aceh dan DPRA harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI sesuai surat Mendagri," jelasnya.

Kata Samsul, penetapan tahapan dan jadwal pilkada 2022 sendiri sudah sesuai dengan  undang-undang No. 11/2006 dan Qanun Aceh menyebutkan bahwa Pilkada Aceh dilaksanakan 5 tahun sekali dan dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis.

"Pilkada Aceh yang lalu tahun 2017 berarti pilkada Aceh tahun 2022," tegasnya.

Saat AJNN menanyakan terkait Pemerintah Pusat yang menolak revisi UU Pemilu, Samsul mengatakan pihaknya sebagai penyelenggara tidak masuk ranah tersebut.

"Terkait pemerintah pusat menolak RUU Pemilu itu ranahnya DPR RI dengan Pemerintah, kami sebagai penyelenggara tidak mau masuk kesitu, bukan ranahnya kami," pungkasnya.    

Komentar

Loading...