Unduh Aplikasi

BREAKING NEWS

Pemerintah Pusat Setuju Blok B Dikelola PEMA, Gubernur: Ini Torehan Sejarah Sangat Penting

Pemerintah Pusat Setuju Blok B Dikelola PEMA, Gubernur: Ini Torehan Sejarah Sangat Penting
Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menyetujui PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh sebagai kontraktor definitif Blok B.

Keputusan itu tertuang dalam SK Menteri ESDM nomor 76.K/HK.02/MEM.M/2021 Tentang  persetujuan Pengelolaan dan Penetapan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak kerja sama pada wilayah blob B.

Baca: Dirut PEMA: Hal Administratif Kelola Blok B Siap Lebih Cepat Dari Tenggat

Dalam SK itu, Menteri ESDM memberikan persetujuan pengelolaan kontrak Kerja sama wilayah blok B pasca 17 Mei 2021 kepada Kontraktor sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri itu.

Foto: Dok AJNN

Selanjutnya disebutkan,  bentuk dan ketentuan pokok kontrak kerja sama pada wilayah kerja blok B yaitu kontrak bagi hasil cost Recovery, dimana PT PEMA Global Energi sebagai kontraktor dengan jangka waktu kontrak selam 20 tahun.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyambut bahagai atas terbitnya SK Menteri ESDM itu.

"Torehan sejarah yg sangat penting, Alhamdulillah, berkat do'a seluruh rakyat Aceh," kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah Kepada AJNN.

Foto: Dok AJNN

Diberitakan sebelumnya,  Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah menerima surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif terkait Pengelolaan Sementara Wilayah Kerja “B” setelah berakhirnya kontrak pada tanggal 17 November 2020.

Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Teuku Mohamad Faisal mengatakan, sebelumnya BPMA telah melakukan evaluasi atas proposal PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada Selasa, 27 Oktober 2020 lalu. Dalam hasil evaluasi tersebut, BPMA memberikan rekomendasi kepada Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif untuk menyetujui PT PEMA sebagai Kontraktor definitif Wilayah Kerja "B" serta memberikan masa yang cukup untuk persiapan alih kelola dengan memperpanjang sementara kontrak kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB sehingga tetap menjamin kelancaran operasi Wilayah Kerja"B".

Foto: Dok AJNN

"Atas rekomendasi tersebut, Menteri ESDM, Arifin Tasrif menetapkan pengelolaan sementara kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB terhitung sejak 18 November 2020 paling lama sampai dengan 17 Mei 2021 atau sampai kontrak kerja sama yang baru ditandatangani & efektif berlaku," kata Teuku Mohamad Faisal 

Dikatakan Teuku Mohamad Faisal, penunjukan PT Pembangunan Aceh (PEMA) selaku BUMD Aceh sebagai pengelola selanjutnya tinggal menunggu pemenuhan hal-hal administratif. Kemudian, dalam rangka menjaga kelancaran operasional dan menjaga tingkat produksi minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja “B”, maka PT Pembangunan Aceh (PEMA) diminta untuk memprioritaskan pemberdayaan personel existing Wilayah Kerja "B".

Foto: Dok AJNN

"Dalam hal BUMD Aceh memerlukan kemitraan dengan pihak lain setelah efektif mengelola Wilayah Kerja "B", maka harus mendapatkan rekomendasi khusus Gubernur Aceh dengan mekanisme formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.

Dikatakan Faisal, BPMA akan segara menyusun dan menyelesaikan draft kontrak kerja sama pengelolaan sementara dengan PT Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSB dan menyiapkan serta memfinalisasi draft kontrak bagi hasil yang akan digunakan dalam pengelolaan Wilayah Kerja “B” pasca pengelolaan sementara.

HUT Pijay

Komentar

Loading...