Unduh Aplikasi

Pemerintah Pusat Harus Membuat Kebijakan Strategis Dukung KKR Aceh

Pemerintah Pusat Harus Membuat Kebijakan Strategis Dukung KKR Aceh
ilustrasi
JAKARTA - Terpilihnya Komisioner KKR Aceh merupakan sebuah terobosan dalam perjuangan panjang pembentukan KKR Aceh. Ini merupakan awal sebuah perjuangan keadilan yang akan dimulai oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat harus segera membuat kebijakan startegis untuk mendukung kerja KKR Aceh.

Hal tersebut diungkapkan Malik Feri Kesuma, Kepala Divisi Kontras dalam dialog KKR Aceh dalam Bingkai Perdamaian yang digelar Komnas Perempuan (25/08).

Kebijakan strategis yang harus segera dibuat oleh Pemerintah Pusat menurut Feri adalah, bagaimana mekanisme kerja KKR Aceh ke depan dengan belum adanya KKR Nasional. Hal ini perlu segera direspon oleh semua pihak disamping kebijakan strategis lainya seperti anggaran tidak hanya bertumpu pada APBA tetapi juga pada APBN dan komunitas internasional.

Pelanggaran HAM di Aceh sangat besar dan banyak menimbulkan kerugian materil pada saat itu, maka dibutuhkan dukungan kongkrit dari semua pihak.

Dalam kesempatan tersebut Feri juga mendorong DPRA dan Gubernur Aceh segera melakukan sidang paripurna dan pelantikan Komisioner KKR Aceh, komisioner tidak bisa berkerja jika belum dilantik.

"KKR Aceh ini hadir dalam rangka memelihara perdamaian Aceh, bukan untuk menghukum pelaku, jadi jangan salah diartikan kepada sesuatu yang menakutkan," katanya.
Disamping itu tambahnya, juga diperlukan sinergisitas gerakan masyarakat di Aceh dan di Jakarta agar kehadiran KKR ini benar-benar menjadi jawaban atas persoalan pelanggaran HAM demi penghormatan kepada para korban dan pemenuhan hak-haknya.

Komentar

Loading...