Unduh Aplikasi

Pemerintah Pusat Diminta Tutup Sementara Penerbangan Bandara SIM

Pemerintah Pusat Diminta Tutup Sementara Penerbangan Bandara SIM
Kurniawan S, SH, LLM. Foto: Ist

BANDA ACEH - Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Kurniawan, mendorong Forbes Aceh meminta Pemerintah Pusat, untuk segera melakukan penutupan sementara penerbangan komersil domestik dari dan ke wilayah Provinsi Aceh.

Forbes Aceh yang beranggotakan para wakil rakyat Aceh di Senayan (dari unsur DPR RI dan DPD RI) yang diketuai oleh M. Nasir Djamil, diminta untuk mendesak Kementerian Perhubungan RI melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk melakukan penutupan Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM).

"Termasuk penerbangan international, kecuali untuk lalu lintas kebutuhan dasar, barang, pangan (logistik) dan alat medis," kata Kurniawan kepada AJNN, Rabu (1/4).

Baca: Kautsar: Menutup Bandara Cara Efektif Cegah Penyebaran Covid-19

Dikatakan Kurniawan, data yang dirilis Posko Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Aceh, per 29 Maret 2020 menunjukkan angka 567 orang dalam pengawasan (ODP). Jumlah ini tersebar di 23 kabupaten atau kota di Aceh. Peningkatannya signifikan, sebab pada 28 Maret 2020, ODP yang tercatat hanya 416 orang saja.

"Jumlah tersebut belum lagi ditambah dengan mereka, yang seharusnya berstatus ODP namun tidak atau belum teridentifikasi," tegas Kurniawan yang juga merupakan Dosen tetap pada Fakultas Hukum Unsyiah ini.

Menurutnya, jalur transportasi udara melalui Bandara SIM, memiliki kontribusi terjadinya peningkatan masyarakat Aceh yang berstatus ODP. Bila tidak dilakukan penutupan sementara, maka dapat dipastikan akan terjadi lonjakan masyarakat Aceh berstatus ODP baru.

Baca: Kepatuhan Masyarakat dapat Menekan Penyebaran Covid-19 di Aceh

Selanjutnya mereka akan menyebar ke berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Dalam situasi tersebut, tentunya Pemerintah Aceh tidak mampu mengendalikan mobilisasi para ODP tersebut. Sebab, semakin banyak masyarakat berstatus ODP, semakin sulit pemerintah mengindentifikasi secara tepat. Tentunya menjadi potensi ancaman, bagi keselamatan masyarakat lainnya.

"Hal ini mengingat, bilamana Bandara SIM tidak ditutup sementara waktu, tentunya akan ada ratusan orang ODP baru dalam setiap fligh yang masuk ke wilayah Aceh," pungkas Kurniawan.

Komentar

Loading...