Unduh Aplikasi

Pemerintah Pidie Belum Ajukan Draf KUA-PPAS 2020

Pemerintah Pidie Belum Ajukan Draf KUA-PPAS 2020
Foto: Ist

PIDIE - Pemerintah Kabupaten Pidie sampai sekarang belum mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) untuk dilakukan pembahasan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Pembahasan KUA-PPAS dan ABPK 2020 yang harus selesai dibahas dan disetujui paling lambat 30 November 2019, satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020.

Sekwan DPRK Pidie Sayuti dikonfirmasi AJNN, Kamis (24/10) membenarkan hingga saat ini belum menerima pengajuan draf KUA-PPAS 2020 dari pemerintah setempat untuk dilakukan pembahasan.

Sayuti juga menuturkan, pembahasan KUA-PPAS tidak terbentur dengan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena dalam surat edaran Kemendagri walaupun itu belum terbentuk namun dapat dilakukan pembahasan. Tapi dari pihak pemerintah belum mengajukan draf KUA PPAS.

Dalam surat edaran Kemendagri nomor 160/8946/SJ tentang penjelasan pelaksanaan tugas sebagai pimpinan sementara DPRK, dalam salah satu poinya disebutkan dewan bisa membahas KUA-PPAS dan Anggaran Pendapan Belanja Kabupaten (APBK) meski belum terbantuknya AKD.

"Sudah ada payung hukum bisa melaksanakan pembahasan jadi terbentur dengan aturan harus ada AKD. Yang penting ada pimpinan dewan. Malah KUA-PPAS dapat dipimpin oleh ketua dewan sementara. Apalagi hari ini sudah ada ketua definitif, jadi ada kendala," ujarnya.

Secara terpisah, Plt Sekda Pidie Maddan mengatakan, dalam waktu dekat ini draf KUA-PPAS akan diserahkan kepada dewan untuk dilakukan pembahasan bersama.

"Kami usahakan dalam waktu dekat ini menyerahkan draf KUA-PPAS," kata Maddan.

Komentar

Loading...