Unduh Aplikasi

Pemerintah Indonesia Didesak Ambil Sikap Tegas atas Kekerasan Terhadap Muslim di India

Pemerintah Indonesia Didesak Ambil Sikap Tegas atas Kekerasan Terhadap Muslim di India
Sepasang suami istri dan anaknya duduk didepan properti mereka yang hangus dibakar saat meletusnya aksi kekerasan di New Delhi, India. Foto/Reuters

BANDA ACEH - Pemerintah India baru saja mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang dinilai diskriminatif terhadap umat Islam di India. Pasalnya dalam UU tersebut umat Islam dikecualikan dalam pemberian status kewarganegaraan kepada imigran.

Mereposn UU tersebut, umat Islam di India melakukan aksi protes kepada pemerintah (23/02/2020), namun terjadi kerusahan dalam aksi protes tersebut. Foto maupun video tragedi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok umat Hindu terhadap Muslim banyak tersebar di laman-laman sosial media.

Hingga saat ini, setidaknya 30 korban meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka dikarenakan kerusuhan yang berbau SARA tersebut. Sejumlah bangunan dan kendaraan pun turut dirusak dan dibakar. Tempat-tempat peribadatan dan kitab suci umat Islam juga jadi sasaran para pelaku persekusi.

Menanggapi tragedi tersebut, Kammi Turki mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum ekstremis Hindu terhadap umat Islam di India.

Ketua KAMMI Turki, Adi Sutrisno memaparkan sesuai dengan prinsip gerakan Kammi, kebathilan adalah musuh abadi Kammi. Ketika terjadi peristiwa perusakan masjid, penganiayaan terhadap umat Islam di India, tindakan tersebut adalah kebatilan yang tidak bisa didiamkan begitu saja.

“Kita harus mendukung umat Islam di India atas tragedi kemarin. OKI dan PBB mesti membahas persolaan ini sebagai bentuk pelanggaran HAM dan mendesak India agar segera mengamandemen UU Kewarganegaraan. Kita juga mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil sikap tegas, jangan hanya berdiam diri," kata Adi dalam rilis yang diterima AJNN, Senin (2/3).

Sementara itu, Majelis Pertimbangan KAMMI Turki, Amar Ma’ruf menyebutkan tragedi tersebut mencoreng rasa kemanusiaan.

“India telah melanggar Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 berkaitan memerangi intoleransi dan diskriminasi. Kami berharap PBB segera mengambil tindakan tegas. Kami mendukung Pemerintah Indonesia segera memperingatkan pemerintah India, apalagi Indonesia merupakan anggota Dewan Keamanan PBB dan Dewan HAM PBB," ujarnya.

Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...