Unduh Aplikasi

Pemerintah Hentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Pekerja

Pemerintah Hentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk Pekerja
Ilustrasi pekerja. Foto: ANTARA.

JAKARTA - Pemerintah mencabut atau menghentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta pada tahun ini. 

Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dalam APBN 2021, pemerintah hanya memasukkan tujuh program perlindungan sosial, yakni program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga, sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta keluarga, subsidi kuota pembelajaran jarak jauh (PJJ), dan diskon listrik. Jumlah dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp150,96 triliun.

Sementara itu Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, mengatakan keputusan menghentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dilakukan atas dasar hasil evaluasi akhir tahun lalu. Hasil evaluasi tersebut menilai pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tidak terganggu keuangannya, dan bahkan masih bisa menabung.

Ia beranggapan dalam satu keluarga buruh itu baik suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga bantuan subsidi tidak terpakai.

Namun dia tidak merinci berapa banyak keluarga buruh yang kondisinya seperti itu dibandingkan dengan keluarga pekerja yang mengandalkan gaji kepala keluarga.

"Evaluasi tahun lalu yang kita lihat, masih banyak yang mendapat subsidi, istrinya juga kerja. Jadi gaji Rp5 juta itu upahnya terlampau tinggi," ujar Raden Pardede kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia Minggu (07/02).

Karena itu, kata dia, pemerintah menghentikan program BSU dan menggesernya ke program padat karya tunai. Di sini, kelompok yang disasar adalah masyarakat desa dan miskin. Tujuannya agar kembali produktif dengan diberi uang tunai.

"Kita dahulukan kepada yang lebih butuh dulu. Jadi kalau mereka membuat jalan, irigasi, maka mereka akan dikasih (uang) tunai," ujar Raden Pardede.

Di lain pihak, serikat buruh di Indonesia mendesak pemerintah melanjutkan program subsidi upah bagi buruh bergaji di bawah Rp5 juta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga mereka yang kian terimpit akibat pandemi.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, menangkis klaim pemerintah tersebut. Ia mengatakan sejak pandemi banyak pekerja yang gajinya justru dipotong sehingga kelabakan dalam memenuhi keperluan sehari-hari keluarga.

Subsidi upah senilai Rp600.000 setiap bulan disebutnya cukup membantu menambal biaya pengeluaran mereka.

"Untuk orang kelas menengah mungkin tidak signifikan, tapi bagi buruh yang upahnya dikurangi, mereka bisa membeli kebutuhan harian," kata Elly Rosita kepada BBC News Indonesia.

"Jadi bantuan subsidi itu sangat bermanfaat sekali, kalau dihentikan ada enggak subsidi lain? Apakah ada yang bisa diberikan kepada buruh yang dikurangi upahnya?" imbuh Elly.

KSBSI, sambung Elly, akan mengirim surat ke Kementerian Tenaga Kerja dan Presiden meminta agar program ini dilanjutkan. Sebab bantuan sosial berupa sembako tidak didapatkan sebagian besar buruh.

"Kita harap pemerintah berpikir lagi untuk melanjutkan hingga beberapa bulan sampai keadaan normal, ujar Elly.

Sementara itu pengamat ekonomi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teuku Riefky, menilai pemerintah salah kaprah jika menganggap pekerja atau buruh bergaji Rp5 juta ke bawah keuangannya tidak terganggu sehingga bisa menghentikan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Data perbankan justru menunjukkan, kelompok masyarakat yang tabungannya Rp10 juta ke bawah, nominalnya terus turun alias terpakai untuk memenuhi kebutuhan harian.

"Realitanya masyarakat berpendapatan Rp5 juta punya cicilan, bayar kontrakan dan yang punya anak bayar SPP. Ini pasti tidak cukup Rp5 juta. Kalau bisa nabung orangnya enggak banyak dan yang bisa ditabung sedikit," ujar Teuku Riefky kepada BBC News Indonesia.

Baginya, subsidi upah untuk buruh/pekerja menjadi keharusan dan tidak bisa dikompromikan jika pemerintah berambisi pertumbuhan ekonomi akan positif pada kuartal pertama tahun 2021 seperti yang diutarakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...