Unduh Aplikasi

Pemerintah Dinilai Kecolongan Terkait 29 Pekerja Asal China di PLTU Nagan Raya

Pemerintah Dinilai Kecolongan Terkait 29 Pekerja Asal China di PLTU Nagan Raya
Habibi Inseun. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Habibie Insuen menilai pemerintah kecolongan terkait hadirnya 29 orang pekerja China di PLTU Nagan Raya, dengan menyalahi izin.

"Seharusnya sejak awal pertama kali TKA tersebut datang ke Indonesia sudah melengkapi segala syarat dan menyerahkannya kepada pemerintah, namun hari ini izin tinggal mereka bermasalah," kata Habibie Insuen, Senin (15/6).

Menurutnya jika untuk perusahaan besar seperti ini terjadi pelanggaran, bagaimana perusahaan menengah dan besar lainnya, tentu perlu diawasi juga karena pihaknya berkeyakinan juga banyak masalah yang belum ditindaklanjuti dalam norma ketenagakerjaan.

"Akan tetapi kami tetap memberikan apresiasi kepada pengawas ketenagakerjaan yang telah mendapatkan permasalahan ini dan menindaknya," ujarnya.

Permasalahan 29 TKA asal china di wilayah Nagan Raya, menurutnya sejak awal Covid-19 memang sudah menuai masalah, dimana para pekerja asing tersebut diantaranya sudah masuk ke Aceh di tengah pandemik.

Baca: 29 Pekerja Asal China di PLTU Nagan Raya Salahi Izin Tinggal

"Dengan alibi bahwa mereka saat itu pulang ke negaranya dalam rangka Hari Raya Imlek dan kembali lagi ke Aceh setelah sekian lama disana. Hal ini telah membuat masyarakat resah, alhasil pemerintah minta mereka keluar dulu dari aceh untuk karantina mandiri," ujarnya.

Untuk itu, ia meminta keberadaan TKA di Aceh untuk dievaluasi. Pasalnya jika mereka sudah tinggal lebih dari tiga tahun, seharusnya ada pendamping tenaga kerja lokal.

"Sehingga cakap melakukan pekerjaan tersebut, maka ini juga telah melanggar Qanun Ketenagakerjaan No 7 tahun 2014," kata Habibie Insuen, Senin (15/6).

Selain itu, ia meminta agar setiap TKA yang akan masuk ke Aceh harus benar-benar dipastikan skill pekerjaan yang akan dilakukan tidak dimiliki oleh putra-putri Aceh/Indonesia. Jika ada, maka tidak perlu hadir dari negara luar, karena masih banyak masyarakat Aceh yang pengangguran.

"Kami mendorong Plt Gubernur untuk melibatkan LKS Tripartit melihat perkembangan, situasi ketenagakerjaan di Aceh untuk kemudian dibahas, dan jika diperlukan dapat dikeluarkan sebuah kebijakan, peraturan dan lain-lain yang dapat mendukung program kerja ketenagakerjaan sesuai visi Pemerintah Aceh untuk Aceh sejahtera," ujarnya.

Komentar

Loading...