Unduh Aplikasi

Pemerintah Diminta Jalankan Stranas PK untuk Kurangi Korupsi

Pemerintah Diminta Jalankan Stranas PK untuk Kurangi Korupsi
Diskusi Transparansi Internasional Indonesia (TII) bersama Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) bersama unsur lainnya tentang pemantauan dan evaluasi penerapan Stranas PK di Banda Aceh, Kamis (27/2). Foto: Ist

BANDA ACEH - Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) meminta Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota menerapkan kebijakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Kepala SAKA, Mahmudin menilai, penting bagi pemerintah segera mengimplementasikan pelaksanaan Stranas itu secara baik untuk menekan tingginya angka korupsi, kolusi dan nepotisme di Aceh.

Apalagi, kebijakan Stranas PK ini sudah dikuatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018. Melibatkan 27 Kementerian, 34 Pemerintah Provinsi, 24 lembaga dan 514 pemerintah kabupaten/kota se Indonesia.

Perihal itu berkembang dalam diskusi Transparansi Internasional Indonesia (TII) bersama Sekolah Anti Korupsi Aceh (SAKA) bersama unsur lainnya tentang pemantauan dan evaluasi penerapan Stranas PK di Banda Aceh, Kamis (27/2).

"Jadi pemerintahan di Aceh harus menerapkan Stranas PK ini jika ingin daerahnya bersih dari penyalahgunaan kewenangan," kata Mahmudin.

Mahmudin menyampaikan, saat ini potensi terjadinya korupsi di ruang lingkup pemerintahan di Aceh masih sangat kuat, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa (UPBJ), perizinan (OSS) serta kepegawaian atau dalam penempatan posisi pejabat.

"Stranas PK ini juga menjadi alat ukur untuk menilai pemerintahan sudah bagus atau tidak, karena itu butuh pendampingan yang berjenjang agar korupsi itu tidak berulang," ujarnya.

Kata Mahmudin, pelaksanaan kebijakan Stranas PK itu benar-benar perlu untuk melakukan perbaikan, khususnya yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Mengingat sejauh ini persoalan korupsi di Aceh belum bisa dicegah secara baik.

"Pemerintah harus betul-betul melakukan perbaikan, karena memang sampai hari ini pelayanan publik di Aceh belum selesai," tutur Mahmudin.

Selain itu, Mahmudin juga meminta pemerintah pusat harus lebih kuat melakukan sosialisasi ke daerah mengenai arah kebijakan Stranas PK tersebut.

Karena, banyak lembaga yang belum mengetahui tentang keberadaan Stranas PK. Bahkan, jika dilihat selama ini, ada pemerintah yang sudah menerapkan aksi itu, tetapi mereka tidak sadar telah mendukung kebijakan nasional tersebut.

"Karena selama ini banyak institusi dan masyarakat belum tau apa itu Stranas PK. Peran pemerintah Pusat mensosialisasikan Stranas PK ini masih kurang, jadi harus ditingkatkan," pungkas Mahmudin. 

Komentar

Loading...