Unduh Aplikasi

Pemerintah Daerah dan Provinsi Harus Bersinergi Kembangkan Industri di Aceh

Pemerintah Daerah dan Provinsi Harus Bersinergi Kembangkan Industri di Aceh
KEK Arun Lhokseumawe. Foto: KEK.go.id

LHOKSEUMAWE - Pemerintah daerah dan provinsi diminta untuk bersinergi dalam mengembangkan industrI di Provinsi Aceh. Pasalnya, selama ini belum ada industrI berskala besar di kawasan tersebut.

“Terkait dengan kewajiban dan aktifitas industri semua sudah diatur dalam Peratuan Menteri. Terkecuali beberapa industri yang memang spesifik dekat dengan sumber bahan baku,” kata Kepala Bidang Perencanaan, Martunis kepada AJNN, Senin (31/8).

Dikatakan Martunis, industri spesifik dekat dengan sumber bahan baku misalnya, industri kelapa sawit yang dengan dengan kebun sawit, serta industri pertambangan yang berdekatan dengan daerah tambang.

“Seluruh industri memang tidak ada hubungannya dengan bahan baku, bisa saja di kawasan dan bisa juga tidak. Yang terpenting izin lokasinya, misalnya, izin pembebasan lahan, jika memang itu diizinkan untuk mendirikan industri,” ungkap Martunis.

Sambungnya lagi, kebijakan lain yang harus dilakukan, pemerintah hanya bisa menyediakan infrastruktur, karena jika dinamakan kawasan insustri bawaannya dari pihak swasta. Meskipun itu milik Pemerintah namun tetap dikelola oleh perusahaan swasta.

“Disini pemerintah harus menyediakan infrastruktur, dan regulasi yang cepat. Jika masalah teknis pembangunan biasanya sudah ada di pihak swasta,” jelasnya.

Infrastruktur yang dimaksud yakni, petugas dari pemerintah harus membangun kawasan, jalan dan memastikan tersedianya air bersih. Kalaupun ada regulasi lain yang meringankan, yakni ada beberapa aturan yang memungkinkan pengusaha itu dapat pemotongan pajak atau lainnya.

“Kalau urusan kawasan tersebut sudah siap atau tidak, semua keputusan dari pihak swasta, namun butuh dari dorongan pemerintah daerah,” jelasnya.

Selama ini menurutnya, kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat ataupun daerah, jika dilihat dari data ekonomi terhadap industri, di Aceh masih sangat kurang disisi industri sekala besar, dan industri di Aceh masih skalanya masih sangat kecil.

“Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah yakni menyediakan kawasan, sehingga bisa dimiliki oleh perusahaan besar. Kenapa selama ini belum juga masuk, karena masih ada beberapa kendala,” tuturnya.

Menurutnya, kendala yang paling besar yakni disegi lahan, kesiapan infrastruktur, dari kawasan industri itu sendiri. Selain itu juga yang menjadi masalah dari segi manajemen. Dan itu menjadi kendala umum. Disamping juga ada kendala lain, namun tidak begitu nominan.

“Untuk membangun industri itu butuh sinergi dari pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi, karena kalau dilihat dari tata runag, setiap daerah ada lokasi kawasan industrinya. Dan kami dari provinsi mengharapkan terkhusus daerah yang ditetapkan kawasan industri harus mempersiapkan lahannya,” cetusnya.

“Jika infrastruktur sudah lengkap, maka kalau ada investor masuk ke Aceh, tidak lagi bermasalah, hanya tinggal dibidang ketenagakerjaan saja dan sebagainya,” ungkapnya.

Selama ini, pihaknya juga sedang berupaya melihat apasaja kendala regulasi yang masih dikeluhkan oleh investor, karena yang ditemukan selama ini ada masalah regulasi yang menyulitkan dan tidak memberikan kepastian. Kemudian antara kabupaten/kota dan provinsi, serta provinsi dan pusat tidak harmonis.

“Ada beberapa yang sudah kita tindak lanjuti. Misalnya tahun ini tentang lahan, ada keluhan kalau lahan milik pemerintah agak sulit diberikan, karena lebih dari batas waktu lima tahun tidak diberikan,” tuturnya.

Menurutnya, hal itu perlu diperjelas dengan diregulasi yang baru. Kalau sisi diregulasi bisa memberikan dan kepastian dengan hal-hal yang tidak pasti.

Komentar

Loading...