Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Tolak Pengalihan Anggaran Proyek Pasar Modern Abdya

Pemerintah Aceh Tolak Pengalihan Anggaran Proyek Pasar Modern Abdya
Surat Pemerintah Aceh yang menolak pengalihan anggaran pembangunan proyek Pasar Modern Abdya. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menolak usulan pengalihan anggaran untuk proyek pembangunan Pasar Modern Aceh Barat Daya.

Sebelumnya Bupati Abdya Akmal Ibrahim mengirim surat ke Gubernur Aceh untuk meminta mengalihkan anggaran proyek pasar modern untuk kegiatan prioritas lainnya. Surat bernomor 050/911/2017 dikirimkan pada tanggal 21 Agustus 2017.

Surat balasan yang dikirimkan Pemerintah Aceh bernomor 050/23874 menjelaskan pembangunan proyek Pasar Modern Abdya yang bersumber dari otonomi khusus (otsus) itu tidak dapat disetujui untuk dialihkan dengan beberapa pertimbangan.

Surat yang diteken asisten III Kamaruddin Andalah, sebagai pemegang nota dinas sekretaris daerah atas nama Gubernur Aceh menjelaskan beberapa alasan pengalihan anggaran pasar modern tidak bisa dilakukan, antara lain karena belum adanya nota kesepahaman.

Selain itu, perubahan kegiatan tersebut mungkin dapat menimbulkan gugatan dari pihak penyedia jasa/rekanan dikarenakan belum berakhirnya masa pekerjaan (tahun anggaran 2017)

Sehingga, mengingat pentinganya pembangunan pasar modern untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama sektor perdagangan, Pemerintah Abdya diharapkan bisa segera membangun pasar tersebut dalam tahun anggaran 2017 atau tahun anggaran selanjutnyan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca:Usut Proyek Pasar Modern Abdya Rp 58,68 Miliar

Sementara itu, Bupati Abdya Akmal Ibrahim menjelaskan pemberhentian pembayaran pembangunan proyek tersebut sudah terjadi sejak masa pemerintahan Bupati Jufri Hasanuddin.

"Saya tidak ada niat untuk menghentikan pembangunan proyek ini. Proyek ini sudah duluan dihentikan pembayaran sejak masa Jufri," kata Akmal Ibrahim kepada AJNN, Senin (23/10).

Akmal Ibrahim menjelaskan anggaran proyek pembangunan Pasar Modern Abdya mencapai Rp 47 miliar dengan sistem multiyears. Sementara anggaran yang diminta untuk dialihkan Rp 35 miliar, sehingga masih ada sisa dana Rp 12 miliar.

"Sisa anggaran Rp 12 miliar lagi, kalaupun mereka kebut kerja siang malam, nilai progresnya masih di bawah Rp 5 miliar. Jadi tetap ada silpa untuk tahun 2018 yang harus dibahas bersama DPRA. Apalagi tahun depan otsus akan dikelola oleh provinsi, dari pada anggaran mati dan ditarik ke provinsi, saya berinisiatif agar anggaran ini harus dialihkan untuk kepentingan lain agar bisa bermanfaat, saya berencana anggaran ini untuk membeli peralatan pertanian," jelasnya.

Ia mengaku tidak mengetahui alasan Dinas Pekerjaan Umum ketika masa Bupati Jufri Hasanuddin tidak membayar uang proyek tersebut, dan bahkan mengambil keputusan memutuskan kontrak proyek itu.

"Saya dilantik 14 Agustus 2017, artinya Januari atau Februari kan dananya sudah ada, kenapa PU tidak bayar waktu itu, dan mengapa Jufri tidak memerintahkan PU membayar waktu itu, padahal waktunya hampir sembilan bulan. Sebabnya, pasti ada masalah yang kami tidak tahu persis. Kalau sekarang mereka minta bayar, saya oke-oke saja, uangnya cukup kok," ungkapnya.

Komentar

Loading...