Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Harus Prioritaskan Pelayanan Publik

Pemerintah Aceh Harus Prioritaskan Pelayanan Publik
BANDA ACEH – Kandidat Doktor Ilmu Politik Leiden, University Belanda, Andi Ahmad Yani yang sedang meneliti pelayanan publik pasca konflik di Aceh menyampaikan, Pemerintah Aceh harus memprioritaskan pelayanan publik di Aceh jika ingin membuat masyarakatnya sejahtera.

"Pelayanan publik dari sektor pendidikan, kesehatan dan juga dari sisi pemberdayaan ekonomi rakyat paling penting,” kata Andi Ahmad Yani kepada AJNN, Kamis (24/3).

Andi menjelaskan, pemerintah harus membuka lapangan kerja agar pelayanan publik yang diberikan pemerintah bisa dirasakan langsung masyarakat. Dari segi pendidikan, seperti halnya membentuk balai pelatihan kerja kepada masyarakat Aceh sangat penting, sehingga kedepan mereka mempunyai skill sendiri untuk bekerja, serta juga memberikan modal buat mereka agar bisa membuka usaha sendiri.

"Jika diberikan modal kerja, itu harus dilakukan pendampingan bagi mereka, baik itu dari kalangan pemerintah maupun swasta,” jelasnya.

Harapannya, jika pendidikan dan kesehatan itu menjadi prioritas Pemerintah Aceh, minimal jangan ada anak-anak yang tidak sekolah disebabkan karena tak punya biaya. Itu hal yang paling mendasar, jika pendidikan tidak ada maka bisa membuat orang msikin secara struktural tidak akan bisa mandiri kedepannya.

"Demikian juga dalam hal kesehatan, jangan sampai masyarakat mengeluh dengan kesehatan lantaran tidak punya biaya untuk berobat,”ujar Andi.

Kata Andi, kalau dipandang dari awal proses transisi setelah perdamaian mereka yang terlibat konflik diberikan santunan selama beberapa tahun saja. Setelah itu, tidak ada pemberian rutin lagi, seharusnya kepada mereka diberikan sebuah pekerjaan yang layak dan berkelanjutan sehingga mereka tidak selalu tergantung pada pemerintah.

Para korban konflik dan juga keluarganya perlu diberikan perhatian supaya mereka mendapat pekerjaan yang layak.

"Mereka akan bisa mandiri dengan bekal yang sudah diberikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu menjaga keamanan di Aceh, karena jika suatu daerah tidak aman maka peluang investasi luar akan sulit masuk ke Aceh, akibatnya tidak ada investor yang datang, hasilnya pengangguran tidak bisa dikurangi melainkan terus bertambah dan kembali menjadi beban pemerintah.

"Orang juga tak mau berinvestasi jika keamanannya tidak terjamin, dan pasti akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk menjaga keamanan," harap peneliti dari University Belanda.

Komentar

Loading...