Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Diminta Tunda Pengesahan Rancangan Qanun Tentang RZWP3K

Pemerintah Aceh Diminta Tunda Pengesahan Rancangan Qanun Tentang RZWP3K
Foto: Ist

BANDA ACEH - Forum Diskusi Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh Tahun 2018-2038 meminta kepada Pemerintahan Aceh supaya menunda dulu pengesahan qanun tersebut.

Pasalnya, menurut Forum tersebut bagaimanapun ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan perlu dipertegaskan kembali isi dan masukannya.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 5 September 2019 ditandatangani langsung oleh Jaringan Koalisi untuk Advokasi Laut Aceh, Rahmad Fajri selaku sekretaris advokasi, Widlife Conservation Society Indonesia, Ina Nisrina selaku coordinator Marine Aceh, Nordhern Sumatra Program WWF-Indonesia Dede Suhendra selaku coordinator.

Fauna Flora International Program Aceh, Rahmat Dirgantara selaku Marine Specialist, Natural Aceh, Zainal Abidin selaku coordinator pengembangan pesisir, Yayasan Leubah Cut Maila Hanum, selaku Ketua dan Panglima Lot Aceh, yang ditandatangani oleh Wakil, Baharuddin.

Dalam surat tersebut tertulis, menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat umum Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Aceh yang dilaksanakan pada 2 September 2019 lalu, di Ruang Rapat DPRA dan diskusi para pihak pada 5 September 2019 di Sekretariat Panglima Laot Aceh

Melihat dari mekanisme penyusunan qanun ini, pihaknya meminta kepada Plt Gubernur Aceh, ketua DPRA, dan Ketua Komisi II DPRA untuk menunda sementara penetapan dan pengesahan Qanun Aceh tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aceh dengan alasan.

Belum terakomodirnya beberapa aturan yang mendasar berkaitan dengan perikanan dan wilayah masyarakat adat, perlu mengkaji kembali subtansi dari pasal-pasal yang dimuat dalam qanun ini terkait defenisi dan peran masyarakat, hukum adat laot, panglima laot, nelayan tradisional dan perikanan tradisional.

Perlu dukungan kepastian hukum dan perlindungan lokasi-lokasi pendaratan ikan nelayan tradisional dalam pengembangan pelabuhan dan terminal. Dan perlunya kepastian hukum dan perlindungan lokasi penangkapan ikan nelayan dalam pengembangan dan eksploitasi Migas.

Sekretaris Advokasi, Jaringan Koalisi untuk Advokasi laut Aceh, Rahmat Fajri saat dihubungi AJNN mengatakan, pihaknya meminta supaya Pemerintah Aceh agar menundanya terlebih dahulu dalam Rancangan dan pengesahan qanun tersebut

“Dan menurut kami ini perlu kajian yang mendalam lagi, karena ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” ungkapnya kepada AJNN, Senin (9/9).

Komentar

Loading...