Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Diminta Serius Tuntaskan Masalah Kemiskinan

Pemerintah Aceh Diminta Serius Tuntaskan Masalah Kemiskinan
Foto: Ist

BANDA ACEH - Perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, angka kemiskinan Aceh berada pada urutan ke 6 secara nasional, yaitu 15,32 persen.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin menilai prestasi tersebut sangat memprihatinkan, karena itu Pemerintah Aceh diminta serius menekan tingkat kemiskinan saat ini.

"Dua sebab utama mengapa Aceh termiskin di Sumatera, yaitu masalah pangan (komoditi makanan) dan perumahan (komoditi bukan makanan)," kata Taqwaddin dalam keterangannya, Senin (2/12).

Taqwaddin menyampaikan, ketika sudah diketahui penyebab kemiskinan di Aceh, maka seharusnya lebih mudah diberikan terapi untuk pengentasannya oleh Pemerintah Aceh, baik yang bersifat jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Taqwaddin menawarkan beberapa solusi mengatasi kemiskinan Aceh saat ini, penuhan kebutuhan dasar pangan dan rumah bagi warga masyarakat miskin.

Dirinya sering menerima informasi bahwa beras raskin banyak yang tidak mampu ditebus oleh orang-orang miskin dipelosok pedalaman gampong, sehingga mereka terpaksa menjual kupon jatahnya tersebut kepihak lain yang justru lebih mampu.

"Terhadap masalah ini, saya pikir penting dipikirkan kebijakan untuk membebaskan biaya tebus raskin bagi kaum fakir yang benar-benar tidak mampu," ujarnya.

Begitu juga dengan pembangunan dan pendistribusian rumah dhuafa yang harus menjadi prioritas.

"Jika dua hal ini bisa diatasi pada 2020, saya yakin Insyaallah tahun 2021 Aceh tidak lagi miskin," tuturnya.

Kedua, kata Taqwaddin, masyarakat miskin harus menjadi prioritas dan sasaran utama pemberdayaan, bukan justru memperdayakan mereka.

Hal ini bisa dilakukan dengan upaya pengentasan kemiskinan yang langsung menyentuh komunitas warga miskin melalui suntikan modal produktif, yang bisa digunakan untuk home industri, peternakan rakyat, pertanian, perikanan, dan lain-lain. Kemudian, perlu didukung dengan adanya intervensi pemerintah untuk memudahkan pemasaran segala macam hasil produksi tersebut.

"Ketiga, untuk bisa mengimplementasikan kedua tawaran solusi diatas, Pemerintah Aceh mengoptimalkan APBA untuk memberdayakan masyarakat miskin," ucapnya.

Selanjutnya, perlu adanya kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, Pemerintah Aceh disarankan agar melakukan efesiensi belanja Kepegawaian. Saat ini jika dicermati perimbangan belanja pegawai versus belanja publik masih sangat timpang.

"Bagi saya ini memprihatinkan karena dana publik yang seharusnya lebih besar porsinya untuk masyarakat tetapi ternyata publik hanya mendapatkan jatah sekitar 30%, sedangkan selebihnya diperuntuk guna kepentingan belanja pegawai, perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, dan lain-lain," ungkap Taqwaddin.

Terakhir, Taqwaddin menyarankan kepada DPRA dan Pemerintah Aceh agar adanya tranparansi manajemen APBA. Sehingga sejak planning, coordinating, directing, implementing, monitoring, evaluating, dan controlling dapat diketahui dan diakses publik.

"Keterbukaan ini penting agar masyarakat bisa berpartisipasi lebih besar untuk membantu mempercepat menuju Aceh maju," pungkasnya.

Komentar

Loading...