Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Didesak Evaluasi Izin PT Tusan Hutani Lestari

Pemerintah Aceh Didesak Evaluasi Izin PT Tusan Hutani Lestari
Alat berat dalam hutan Paya Rebol. Foto: Lintasgayo

BANDA ACEH - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh Muhammad Nur mendesak pemerintah mengevaluasi izin PT Tusan Hutani Lestari. Perusahaan ini dianggapnya merambah hutan dan melanggar aturan lain.

Tuntutan ini juga menjadi hasil diskusi Walhi bersama Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FORMALIN) di Bener Meriah, pada pertengahan Desember lalu. Perusahaan ini mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Tanaman Industri seluas 97.300 hektare. Izin ini berlaku hingga Mei 2035.

"Hasil monitoring hutan dan lahan di Bener Meriah menemukan indikasi pelanggaran PT THL. Salah satunya adalah dengam memberikan akses bagi aktivitas perambahan hutan," kata Nur, Selasa (27/12).

Perusahaan ini sebenarnya mendapat kewajiban untuk memasok kayu sebagai bahan baku PT Kertas Kraft Aceh. Namun setelah 15 tahun, THL tidak beroperasi secara normal, seiring dengan permasalahan yang menimpa KKA. Sebagai gantinya, THL diwajibkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi ini tak dilakukan perusahaan itu.

Di saat bersamaan, dari areal perusahaan yang berada di Bener Meriah dan Aceh Tengah ini, keluar kayu ilegal. "Ini seperti membuka kios dalam toko, kalaupun tidak dikelola seharusnya jangan diberi ruang untuk aktivitas illegal," kata Nur.

Aktivitas illegal dalam areal kerja PT. THL diduga melibatkan banyak pihak, termasuk para pengusaha yang ada di Bener Meriah. Pada 2014, alokasi kayu untuk THL sebesar 53 ribu meter kubik. Namun karena THL tidak mampu meningkatkan kinerjanya, jatah ini berkurang menjadi 35 ribu meter kubik pada 2016.

Lagi-lagi, kewajiban ini diabaikan. Di tahun itu, THL hanya mampu memproduksi sekitar 700 meter kubik saja. Perusahaan ini juga mengabaikan kewajiban untuk menanam berdasarkan jumlah potong, tapi data tersebut tidak tersedia.

"Perusahaan itu harus diberi sanksi karena melakukan banyak pelanggaran," kata Nur. "Salah satunya dengan mencabut atau mengurangi areal izin PT THL dan mengalihkannya kepada masyarakat dalam bentuk perhutanan sosial atau dengan skema kemitraan.

Komentar

Loading...