Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh Diajak Tingkatkan Pembangunan Melalui Skema Pembiayaan

Pemerintah Aceh Diajak Tingkatkan Pembangunan Melalui Skema Pembiayaan
Foto: Ist

BANDA ACEH - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema penjaringan proyek potensial untuk skema KPBU/SBSN dan penugasan di Aula Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Kamis (17/10).

Acara dikemas dalam diskusi panel dengan narasumber dari DJPPR dan dihadiri oleh pimpinan daerah dan perwakilan dari pemerintah daerah wilayah Aceh.

Kepala Kantor Wilayah DJPBN Provinsi Aceh, Zaid Burhan Ibrahim mengatakan digelar atas inisiatif Kementerian Keuangan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pengelolaan APBN, khususnya skema pembiayaan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh tanah air.

“Tak hanya sekedar pembangunan infrastruktur, namun komitmen pemerintah adalah melakukan pemerataan pembangunan, tak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tak terkecuali Aceh sebagai Bumi Serambi Mekah," kata Zaid, Kamis (18/10).

Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum Provinsi Aceh, Bukhari mewakili Gubernur Aceh juga turut hadir memberikan sambutan. Beliau meminta para tamu undangan untuk pro-aktif mencari solusi pembangunan di wilayah aceh melalui acara ini.

FGD ini menghadirkan Agus P Laksono, Kepala Subdirektorat Peraturan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengelolaan Aset SBSN, Syahruddin, Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Bilateral I dan Jimmy Situmorang, Kepala Subdirektorat Dukungan Pemerintah sebagai narasumber.

Masing-masing narasumber menjelaskan skema pembiayaan yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk membangun infrastruktur di Aceh, baik melalui instrumen Pinjaman, skema SBSN / Project Financing Sukuk dan Skema Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Heri Setiawan mengatakan kreasi dan inovasi skema pembiayaan terus dikembangkan oleh Kementerian Keuangan dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas dan merata di seluruh Indonesia.

Kapasitas APBN yang terbatas menuntut penggunaan skema pembiayaan non-APBN dengan menggerakkan partisipasi masyarakat/investor melalui investasi di instrumen Surat Berharga Negara, pelibatan swasta atau badan usaha melalui skema KPBU dan penugasan khusus oleh Pemerintah kepada BUMN untuk membangun infrastruktur layanan publik.

"Harapannya, setelah forum diskusi ini, Pemerintah Aceh mendapatkan informasi yang lebih dalam dan jelas mengenai skema pembiayaan infrastruktur, dan menjadi lebih pro-aktif untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur di Bumi Serambi Mekah," jelasnya.

Komentar

Loading...