Unduh Aplikasi

Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Akhiri Konflik dengan Penuh Etika

Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Akhiri Konflik dengan Penuh Etika
Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menghadiri rapat paripurna DPR Aceh tahun 2020 dalam rangka penyampaian jawaban Plt. Gubernur Aceh terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh, Jumat (25/9). Foto: Ist

BANDA ACEH - Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) meminta agar segera mengakhir konflik kepentingan antara Pemerintah Aceh dan DPRA. Konflik itu muncul pertama sekali terkait dengan proyek multiyears. Dimana DPRA sudah membatalkan MoU proyek tahun jamak tersebut dengan anggaran Rp 2,7 triliun. 

Menurut DPRA, pembatalan proyek tersebut dikarenakan DPRA menemukan adanya kejanggalan dalam perencanaan penganggarannya dan juga, ada beberapa item yang diduga menjadi 'penumpang gelap' dalam proyek tahun jamak tersebut. 

Sedangkan, menurut Pemerintah Aceh dalam nota kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA yang tersebut pada tanggal 10 September 2019, telah ditandatangani oleh empat pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh dalam bentuk kesepakatan/persetujuan bersama antara DPRA dan Pemerintah Aceh Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (multiyears) TA 2020-2022. 

Sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama.

“Sejauh ini, sudah sangat jelas, bahwa terdapat konflik kepentingan antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam proyek multiyears ini. Seperti adu kuat-kuatan antar lembaga dan ego menyelamatkan kepentingan masing-masing,” kata Kepala Bidang Pendidikan, Ekonomi dan Pembangunan KMPAN, Fakhrurrazi, Sabtu (26/9).

Menurutnya langkah baiknya bagi Pemerintah Aceh maupun DPRA untuk segera menyelesaikan konflik ini dengan mencari 'jalan tengah' yang arif dan bijaksana. 

“Jika DPRA menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam penganggarannya segera usut tuntas, dan jika terbukti, laporkan saja temuan-temuan itu pada KPK,” katanya.

Kemudian, kata dia, jika menurut Pemerintah Aceh proyek multiyears ini sudah disepakati sebelumnya oleh DPRA, buktikan, dan bawa ke ranah hukum oknum-oknum DPRA yang telah membatalkan MoU proyek multiyears ini secara sepihak. 

Baca: Mawardi Ismail: Dewan Jangan Tergesa-gesa, Selesaikan Interpelasi Dulu

“Hal ini harus dilakukan, agar masalah proyek multiyears ini tidak berlarut-larut berkepanjangan, sehingga rakyat Aceh tidak dirugikan dalam hal ini,” ujarnya.

“Segera selesaikan konflik ini secara profesional dan penuh etika. Jangan sampai gara-gara konflik kepentingan ini, Pemerintah Aceh maupun DPRA rela mengkambing hitamkan rakyat, apalagi sampai mengadu domba antar elemen masyarakat,” tambahnya.

Ia mengatakan kalau Pemerintah Aceh dan DPRA perlu mengingat kalau kursi nyaman yang mereka duduki saat ini tak lain karena telah dipercaya oleh rakyat untuk menjadi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang memikirkan nasib rakyat Aceh saat ini, agar rakyat Aceh bisa makmur dan sejahtera. 

“Bukan malah sebaliknya, membuat gaduh, memikirkan nasib masing-masing, bahkan sampai merugikan dan menghancurkan rakyat Aceh. Salus populi suprema lex esto (kesehatan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan rakyat harus menjadi hukum tertinggi),” kata Fakhrurrazi.

Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah dan DPRA, fokuslah dalam menangani pandemi covid-19. Saat ini yang diperlukan adalah bersatu dan bersinergi untuk mencari solusi dan strategi-strategi dalam menangani pandemi Covid-19.

“Kami yakin Pemerintah Aceh dan DPRA saat ini mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan profesional dan penuh etika. Rakyat Aceh butuh sinergitas dan suri tauladan dari Pemerintah Aceh dan DPRA, untuk mewudjudkan Aceh Hebat. Jangan kecewakan rakyat dan gadaikan Aceh demi kepentingan sesaat,” tegasnya.

Komentar

Loading...