Unduh Aplikasi

Pemenang Tender Sudah Ada, Proyek Kantor Bupati Pidie Belum Dikerjakan

Pemenang Tender Sudah Ada, Proyek Kantor Bupati Pidie Belum Dikerjakan
Pengumuman pemenang tender proyek Kantor Bupati Pidie di laman LPSE Pidie. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Walaupun tender proyek pembangunan Kantor Bupati Pidie sudah ada pemenang, namun perusahaan pemenang belum bisa melakukan pembangunan proyek dengan total anggaran Rp 14,8 miliar itu.

Penelusuran AJNN dalam laman Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pidie, proyek tersebut dimenangkan oleh PT. Aceh Meugahna Lingke, yang beralamat di JL. H. Dimurthala, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Jadwal pengumuman pemenang tender yakni pada 17 Mei 2017. Sementara jadwal teken kontrak mulai 23 Mei hingga 5 Juni 2017. Artinya sudah empat bulan penguman tender, namun proyek itu belum juga dikerjakan.

Jadwal penguman tender Pembangunan Kantor Bupati Pidie. Foto: Dok AJNN

Sebelumnya, tim ahli bangunan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh sudah mengeluarkan laporan bahwa Kantor Bupati Pidie sudah tidak aman dan sangat berbahaya untuk digunakan karena bisa terjadi keruntuhan total secara tiba-tiba saat terjadi gempa.

Kantor Bupati Pidie yang terletak di tepi jalan Banda Aceh-Medan didirikan pada tahun 1985 silam, dan sudah digunakan selama 34 tahun. Namun pada tahun 2004 terjadi gempa dengan kekuatan 9,2 SR, selanjutnya tahun 2013 gempa berkekuatan 6.0 SR, dan terakhir gempa Pidie Jaya 2016 lalu dengan kekuatan 6,5 SR.

Hasil penelitian selama 10 hari yang dilakukan tim ahli Unsyiah yang diketuai Muttaqin, serta tiga anggotanya yaitu Mahlil, Zulfan, dan Nirwal Mahdi Abdullah, telah menyimpulkan bahwa kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat ini hanya tersisa 40 persen.

Pada bagian kontruksi bangunan gedung tersebut sudah tergelupas, sebagian baja tulangan yang menyebabkan terjadinya retak pada beton sekeliling baja tulangan.

“Hasil laporan uji teknis kelayakan kontruksi sudah kami terima dari tim ahli, namun saat ini belum sempat menyerahkan kepada Pak Bupati," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Pidie, Zulkifli kepada AJNN, 2 Agustus 2017.

Kondisi bangunan Kantor Bupati Pidie. Foto: Salman

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mempertanyakan kejelasan pembangunan kantor bupati setempat, karena sampai sekarang belum juga dimulai pengerjaannya.

"Pemerintah setempat hingga kini belum memberikan kejelasan kepada dewan, padahal dana sudah dianggarkan sebesar Rp 15 miliar (Rp 14,8 miliar)," kata Anggota Komisi A DPRK Pidie Mahfud Ismail kepada AJNN, bulan lalu.

Menurut Mahfud, jika Pemerintah Pidie ingin menunda pembanggunan kantor bupati tentunya harus ada alasan yang kuat.

"Jadi pemerintah setempat jangan bertele-tele seperti sekarang ini, sementara sisa waktu anggaran hanya tiga bulan lagi," tegasnya.

Padahal pemenang tender sudah ditetapkan pada akhir Juli lalu, begitupun hasil kajian dari tim teknis Unsyiah juga menyatakan Kantor Bupati Pidie layak untuk dibongkar.

"Pemerintah setelah menerima hasil uji teknis tersebut, harusnya dapat langsung dilanjutkan ketahap penghitungan aset oleh tim independen penilaian aset," jelasnya.

"Penghitungan aset saya kira tidak membutuhkan waktu lama dan seharusnya awal September kemarin pembangunan kantor bupati sudah bisa dijalankan."

Secara terpisah, Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud mengatakan pembangunan Kantor bupati Pidie baru pada tahun ini masih terkendala dengan persoalan penghapusan aset.

Ia menjelaskan setelah dilakukan melalui proses tender ternyata diketahui ada persoalan yang belum terselesaikan yaitu menyangkut penghapusan aset, dan itu menjadi kendala untuk membangun kantor Bupati Pidie baru nantinya.

“Menghapus sebuah aset negara, masih harus melalui ke tahapan-tahapan selanjutnya, jadi tidak serta-merta bisa dihapus,” kata Fadhlullah TM Daud.

Untuk penghapusan aset negara, harus ada kajian lebih mendalam lagi, tidak cukup hanya dengan hasil kajian akademisi saja.

"Bila perlu ada uji publik, di mana tokoh-tokoh masyarakat juga perlu dimintai pendapat, apakah sudah layak atau tidak dibongkar kantor bupati tersebut, termasuk pendapat dari Forkopimda," jelasnya.

Komentar

Loading...