Unduh Aplikasi

Pemenang Tender Proyek Jembatan Kilangan Singkil Diduga Tak Memenuhi Syarat

Pemenang Tender Proyek Jembatan Kilangan Singkil Diduga Tak Memenuhi Syarat
Pengumuman pemeng tender proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - PT Sumber Cipta Yoenanda, pemenang tender proyek pembangunan Jembatan Kilangan Aceh Singkil, diduga tidak mencukupi syarat. Pasalnya perusahaan itu tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2019 dengan nilai HPS Rp 47,99 miliar. Sementara sisa kemampuan keuangan (SKN) perusahaan pemenang tender proyek itu hanya Rp42 miliar.

Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh, Nasruddin Bahar mengatakan berdasarakan Dokumen Pemilihan pada instruksi kepada Peserta Lelang IKP BAB III huruf b Angka 9 d, apabila ditemukan bukti peserta tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKN peserta tidak memenuhi syarat, maka dinyatakan gugur.

"Perusahaan itu sudah jelas tidak mencukupi syarat pemenang tender, tapi Pokja Pemilihan ULP Aceh tetap saja memaksakan kehendaknya memenangkan paket itu," kata Nasruddin Bahar.

Ia mengungkapkan kalau PT Sumber Cipta Yoenanda tidak mengisi pekerjaan yang sedang dikerjakan yaitu paket pengaman Pantai Labuhan Haji Aceh Selatan dengan nilai penawaran Rp 10,2 miliar

Formulir SKN PT Sumber Cipta Yoenanda. Foto: Ist

"Seharusnya Pokja langsung menggugurkan ketika evaluasi penawaran, karena SKN PT Sumber Cipta Yoenanda sudah jelas-jelas tidak mencukupi, walaupun belum dikurangi dengan pekerjaaan yang sedang dilaksanakan," ungkapnya.

Ia meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruangan PUPR Aceh selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk memberikan sanksi kepada PT Sumber Cipta Yoenanda, yang sudah jelas-jelas tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta integritas yang sudah ditanda tangani bersama ketika mengajukan penawaran.

"Kami berharap Plt Kepala ULP Aceh untuk segera melakukan supervisi kepada pokja-pokja yang bekerja melanggar sumpah jabatannya, kepada mereka diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu mencabut haknya menjadi panitia tender, sekaligus pencabutan sertifikat PBJP yang dimilikinya," tegasnya.

Selama ini, kata Nasruddin, penilaian pihaknya hampir 30 persen paket paket non kecil dimenangkan oleh perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu yang berkembang adanya pengaturan lelang bukan isapan jempol belaka.

"Kami berharap kedepannya tidak terjadi lagi penzaliman terhadap rekanan yang betul-betul serius tapi karena tidak punya "beking" akhirnya dikalahkan. Kepada aparat penegak hukum kami juga berharap serius menegakkan aturan, sehingga isu miring yang sudah terlanjur berkembang dimana paket-paket besar sudah ada "pemiliknya"," ujarnya.

Komentar

Loading...