Unduh Aplikasi

PROYEK PEMBANGUNAN ONCOLOGY CENTER RSUDZA BANDA ACEH

Pemenang Tender Masuk Daftar Hitam, ULP Aceh Belum Bisa Berkomentar

Pemenang Tender Masuk Daftar Hitam, ULP Aceh Belum Bisa Berkomentar
Surat Keputusan BPKS sanksi terhadap PT Araz Mulia Mandiri. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kepala ULP Pemerintah Aceh Irawan Pandu Negara, mengaku belum bisa memberi komentar terkait menangnya PT. Araz Mulia Mandiri pada proyek pembangunan oncology center Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dengan total anggaran Rp 39,8 miliar. Pasalnya perusahaan tersebut telah ditetapkan masuk daftar hitam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKS bernomor 25/BPKS-KPA/2017, tentang sanksi pencantuman dalam daftar hitam PT Araz Mulia Mandiri selama dua tahun. Surat keputusan itu dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2017, yang diteken oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggara (KPA) Fajri.

Baca: Perusahaan Pemenang Proyek Rp 39,8 Miliar di RSUDZA Masuk Daftar Hitam

Alasan pemberian saksi karena perusahaan itu tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yakni pembangunan Tugu KM 0 (lanjutan), dengan nilai total HPS yakni Rp 15,9 miliar.

"Mohon maaf saya belum bisa memberikan tanggapan saat ini, karena masih kami kaji secara detail permasalahannya," kata Kepala ULP Pemerintah Aceh Irawan Pandu Negara kepada AJNN, Rabu (26/9).

Ia mengaku apabila sudah selesai mempelajari secara detail permasalahan tersebut, pihaknya akan memberitahukan kembali.

"Nanti kalau sudah ada akan saya konfirmasi," ujarnya.

Tak hanya saksi, selanjutnya BPKS juga menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meminta agar perusahaan itu dimasukkan ke dalam daftar hitam nasional dan dimuat dalam portal pengadaan nasional.

Surat itu juga dikirimkan pada 9 Juni 2017. Surat bernomor 180/BPKS-KPA/22, dengan perihal penyampaian daftar hitam diteken oleh Fajri. Pihak BPKS juga melampirkan dokumen surat usulan penetapan sanksi pencatuman dalam daftar hitam, dan surat rekomendasi APIP BPKS.

Dalam laman website Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Aceh, penandatanganan kontrak proyek tersebut terjadi pada bulan Juli 2017. Sementara, sanksi yang dikeluarkan oleh BPKS pada tanggal 9 Juni 2017.

Sementara itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Aceh mengatakan setiap perusahaan yang sudah masuk daftar hitam tidak boleh mengikuti tender selama dua tahun.

Baca: Perusahaan Pemenang Proyek RSUDZA Masuk Daftar Hitam, Ini Kata LPJK Aceh

Pengurus LPJK Aceh Abdul Haris mengatakan dalam Perka LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa, yang memberikan sanksi daftar hitam terhadap perusahaan adalah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Kalau kami tidak mempunyai kewenangan terhadap perusahaan-perusahaan yang telah ditetapkan daftar hitam. Karena itu tidak masuk dalam tugas dan fungsi kami," kata Abdul Haris.

Komentar

Loading...