Unduh Aplikasi

Pemda Aceh Singkil Didesak Implementasikan Qanun RTRW

Pemda Aceh Singkil Didesak Implementasikan Qanun RTRW
Diskusi publik membangun Aceh Singkil dengan tata ruang yang lebih baik. Foto: Ist

ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta untuk mengimplementasikan Qanun Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga pembangunan di daerah itu tidak terkesan semerawut.

Desakan itu disampaikan sejumlah elemen sipil dalam diskusi publik membangun Aceh Singkil dengan tata ruang yang lebih baik, Senin (9/10) di Warung Bunda Rimo, Kecamatan Gunung Meriah.

Dalam diskusi yang digelar oleh Pemuda Peduli Alam dan Lingkungan (PePAL) serta didukung oleh Yayasan HAkA tersebut, Ketua Yara Aceh Singkil Irvan Efendi mengatakan isi Qanun RTRW dinilai hampir mendekati sempurna, sebab secara detail telah mengatur penataan ruang sesuai kondisi daerah, namun sayang implementasinya di lapangan sangat minim sehingga qanun tidak berfungsi.

"Isi qanunnya sangat baik, tetapi sayang belum diimplementasikan, sehingga arah pembangunan di daerah ini tidak jelas, ini yang harus menjadi perhatian bersama, saya melihat proteksi lingkungan dalam qanun itu sudah baik, tapi kami lihat faktanya di lapangan, hutan kami habis jadi HGU perkebunan," ujar Irvan.

Senanda dengan itu, Irwansyah Putra perwakilan LSM Singkil Education People mengatakan perambahan hutan di Rawa Singkil yang nerupakan kawasan Ekosistem Leuser terus berlangsung, hal itu sebagai dampak dari lemahnya implementasi Qanun RTRW dan tidak adanya pekerjaan lain yang diberikan kepada masyarakat sekitar.

"Sebaik apapun qanun itu kalau tidak diimplementasikan maka tidak ada gunanya, padahal tata ruang itu sangat penting, perambahan hutan masih terjadi, kami tidak bisa salahkan masyarakat tanpa mencarikan solusi pekerjaan bagi mereka," ujar Irwan.

Mereka meminta pemerintah daerah tegas dalam menjalankan amanah Qanun RTRW sehingga tata ruang wilayah Aceh Singkil benar-benar dapat terwujud. Keberadaan HGU yang tidak menguntungkan bagi daerah pun diminta segera ditinjau ulang.

"Rimo dalam rencana tata ruang masuk dalam kawasan perkotaan, tapi hari ini masih ada pabrik sawit di pemukiman masyarakat, hutan produksi kami sudah habis, berubah jadi lahan sawit, ini harus menjadi perhatian bersama," ujar Warman peserta diskusi.

Dalam diskusi yang menghadirkan Akademisi Unsyiah, Kurniawan, Kabag Hukum Cut Hasniati, Bappeda Zul Ifli dan Anggota DPRK Frida Siska Sihombing sebagai narasumber itu, sejumlah elemen sipil mendesak pemerintah segera menerbitkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Komentar

Loading...