Unduh Aplikasi

Pembuktian Dokumen di Warung Kopi, Oknum Pokja ULP Pemerintah Aceh Bisa Disanksi

Pembuktian Dokumen di Warung Kopi, Oknum Pokja ULP Pemerintah Aceh Bisa Disanksi
Riad Horem. Foto: Net

BANDA ACEH - Ahli  PBJ Pekerjaan Konstruksi dan Team Konsultasi Pekerjaan Konstruksi pada LKPP-RI,  Riad Horem menyebutkan proses pembuktian kualifikasi tender proyek tidak etis dilakukan di Warung kopi.

"Secara tertib administrai porses pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara menggundang colon pemenang ke kantor Pokja. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Deputi I No. 3 tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi," kata  Riad Horem menanggapi Proses tender Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Pinang Betara untuk Pengembangan Kawasan Kebun Pinang Betara Rakyat Kabupaten Bireuen Seluas 200 Hektar, dimana pembuktian dokumen dilakukan di warung kopi.

Baca: ULP Pemerintah Aceh Dituding Tak Profesional, Pembuktian Dokumen Lelang di Warung Kopi

Riad Horem menjelaskan, kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pokja dalam proses pemilihan penyedia, maka Pokja bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 Perpres No. 16 tahun 2018.

Kata dia, ada beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP sesuai dengan Perpres No. 16 tahun 2018 itu.

Bagi pokja yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya dapat dikenakan sanksi administratif.

"Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Selanjutnya bagi  PA/ KPA/ PPK/ Pejabat Peng4daan/Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara dapat diberikan anksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat.

Riad menambahkan, proses tender tetap dilanjutkan dengan mengganti Personil Pokja tersebut dengan personil baru yang memenuhi persyaratan.

Sebelumnya diberitakan, Proses tender Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Pinang Betara untuk Pengembangan Kawasan Kebun Pinang Betara Rakyat Kabupaten Bireuen Seluas 200 Hektar diduga  sarat intervensi dan tidak profesional. 

Direktur CV Pasir Intan, Nasruddin mengatakan pembuktian dokumen untuk mentukan calon pemenang paket tersebut  dilakukan di warung kopi. 

Din Gajah--sapaan Nasruddin-- mengaku CV Pasir Intan (PI)  menerima undangan pembuktian kualifikasi dari Pokja  Pemilihan PBJ-LXXXIII untuk hadir pada 28 September 2020 di  Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Gedung F Lt.3  Komplek Kantor Gubernur Aceh, Jalan T Nyak Arief No 219,  Banda Aceh. 

Namun pada tanggal 28, seorang stafnya dihubungi anggota  Pokja Pemilihan PBJ-LXXXIII berinisial AK dan meminta bertemu  di warkop Dek Yus di Jalan Soekarno Hatta, kawasan  Lampeuneurut Banda Aceh, tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 17.10 WIB, untuk pembuktian dokumen. 

Dalam pertemuan oknum pokja dan staf perusahaan yang  berlangsung selama tiga jam itu kata Din Gajah, AK  menyatakan bahwa CV Pasir Intan adalah pemenang Paket  Pengadaan Pinang Betara Bireuen. 

"Bahkan, oknum pokja itu menjelaskan bahwa CV PI sudah lulus administrasi, lulus adm teknis serta harga. Dia (AK) juga bilang  pengumuman pemenang diumukan malam itu sekitar pukul 21  WIB," kata Din Gajah.

Namun hingga keesokan harinya, pengumuman pemenang  paket Pinang Betara Bireuen tak kunjung ditayang di web  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh.  

"Dan AK bilang pengumunan ditunda karena ada intervensi dari  Pak Kadis, dan pada tanggal 30 September 2020 pukul 14.30  Wib diumumkan bahwa CV Aksi Nusanta pemenangnya,” sebut  Din Gajah.

Komentar

Loading...