Unduh Aplikasi

Pembebasan Lahan untuk Sport Center Pidie Belum Tuntas

Pembebasan Lahan untuk Sport Center Pidie Belum Tuntas
Kawasan tambak di depan PCC yang bakal dibangun Gedung Sport City. Foto: AJNN/Salman

PIDIE - Pembebasan lahan untuk pembangunan gedung Sport Center even Pekan Olahraga Aceh (PORA) ke XIV dalam kawasan tambak Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie belum tuntas, meski sudah dilakukan proses pengukuran tanah oleh BPN setempat.

Ironisnya, jabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga (Disparbud Pora) setempat mengundurkan diri disaat proses pembebasan lahan sedang berjalan.

Kepala Disparbud Pora Apriadi Ahmad dikonfirmasi AJNN, Senin (31/8) mengatakan, pihaknya memastikan jika pembebasan lahan untuk pembangunan gedung Sport City akan tuntas pada November ini.

Pihak BPN sudah melakukan pemetaan persil tanah, selanjutnya pemilik lahan masih harus melengkapi semua admisnistrasi seperti KTP, dan surat kepemilikan lahan.

Setelah pemilik lahan sudah melengkapi administrasi, maka tahap selanjutnya akan dilakukan proses tender Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang nantinya pemenangnya akan menilai harga tanah milik masyarakat sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Setelah ada ketepan harga dari KJPP, kemudian akan disampaikan kepada pemilik lahan dan masyarakatpun tidak bisa lagi memprotes atas ketidaksesuai harga karena sebelumnya mereka telah menandatangani untuk bersedia membebaskan lahan dan menerima harga yang ditetapkan KJPP,” ujarnya.

Apriadi memastikan, pembabasan lahan atau dalam hal pembayaran lahan yang akan dibebaskan tidak ada agen atau calo, proses transaksi pembayaran melalui rekening pemilik lahan.

Baca: PPTK Proyek Pembebasan Lahan Gedung Sport Center Pidie Mengundurkan Diri

“Dalam ini Disparbud Pora Pidie tidak memegang uang karena akan ditransfer langsung dalam rekening masing-masing pemilik lahan,” kata Apriadi.

Selain itu, tidak ada pemotongan biaya apapun karena itu pembelian lahan untuk pembangunan fasilitas umum. Jadi mereka akan menerima secara utuh harga tanah sesuai penilaian KJPP.

Kecuali, lanjut Apriadi, pemilik tanah secara sukarela memberikannya sebagai ucapan terimakasih.

“Kalau itu dikasih boleh-boleh saja, itu hak mereka (pemilik tanah) asal jangan dilakukan pemotongan oleh pihak pemerintah atau pihak-pihak lain,” cetus Apriadi.

Terkait PPTK mengundurkan diri, sambung Apriadi, pihaknya telah menunjukan PPTK yang baru supaya tidak ada kendala dalam proses pembabasan lahan.

“Karena itu jabatan PPTK jabatan fungsional di internal maka kita telah menunjukan yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut,” katanya.

Komentar

Loading...