Unduh Aplikasi

Pembantaian Massal 1965, Pemerintah Tolak Minta Maaf

Pembantaian Massal 1965, Pemerintah Tolak Minta Maaf
Hammer 719068 1280
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menegaskan tidak akan meminta maaf atas pembantaian massal tahun 1965 yang terjadi di seluruh Indonesia terhadap orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, subastansi meminta maaf kepada PKI tidak jelas.

"Kalau kita minta maaf, minta maaf siapa. Siapa memaafkan ? Apa yang dimaafkan? Kan jadi panjang," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9) kemarin.

Dia mengingatkan dalam peristiwa G30S bukan pihak PKI saja yang menjdi korban. Namun, ada pihak lain di luar PKI ikut menjadi korban.

"Kedua pihak ada terjadi, kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir tidak sampai ke situ (meminta maaf)," jelasnya.

Sementara itu, Amnesty International menyentil sikap pemerintah tersebut yang dianggap belum berbuat banyak untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak korban pembantaian massal tahun 1965.

Sentilan Amnesty itu bertepatan dengan peringatan 50 tahun perisitiwa Gerakan 30 September PKI (G30S PKI) 1965, yang jatuh pada Rabu (30/9) kemarin. Menurut Amnesty, sekitar 500 ribu orang tewas dalam pembantaian massal di seluruh Indonesia setelah PKI dituding makar pada tahun itu.

Kelompok HAM internasional itu juga menyoroti banyak orang yang jadi korban meski tidak terkait dengan gerakan komunis di Indonesia. Amnesty mencatat janji Jokowi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, namun janji itu belum sepenuhnya terealisasi.

"Lima dekade terlalu lama untuk menunggu keadilan bagi salah satu (pihak korban) pembunuhan massal terburuk di era kita,” kata Amnesty dalam pernyataan yang dirilis peneliti Amnesty International untuk Indonesia, Papang Hidayat.

”Di Indonesia, korban 1965 dan 1966  dan anggota keluarga mereka telah ditinggalkan untuk berjuang sendiri, sementara mereka yang dicurigai bertanggung jawab atas tindakan pidana berjalan bebas,” lanjut pernyataan Amnesty.

Pemerintah Jokowi pada Mei lalu mengumumkan akan membentuk komite untuk mencoba menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi, menurut Amnesty komite itu tidak memiliki kekuatan untuk menuntut para pelaku pelanggaran HAM.

 

SINDONEWS

Komentar

Loading...