Unduh Aplikasi

Pembangunan Gedung ANRI Mendahului IMB

Pembangunan Gedung ANRI Mendahului IMB
Gedung ANRI di Aceh Besar. Foto: KBA.ONE

BANDA ACEH - Pembangunan gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di sempadan kanal banjir Krueng Aceh mendahului izin mendirikan bangunan (IMB).

Berdasarkan penelusuran AJNN di laman LPSE Kementerian Keuangan, pengumuman tender diumumkan pada 29 Januari 2019 dan penandatangan kontrak pembangunan gedung senilai Rp 52,6 miliar itu dilakukan tanggal 22 Maret 2019.

Baca: IMB Gedung ANRI Diterbitkan oleh Pemkab Aceh Besar

Sementara IMB baru dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPMPTSP) pada tanggal 26 November 2019.

Foto: Laman LPSE

Dalam dokumen IMB gedung ANRI tersebut disebutkan luas bangunan seluas 5.071 m2 yang akan dibangun 1 unit gedung 4 lantai. Selain itu, dokumen IMB ini juga menegaskan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 100 (seratus) hari terhitung sertifikat IMB diterbitkan, bangunan harus sudah dibangun.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan secara tersurat bahwa IMB harus terlebih dahulu sudah terbit sebelum proses pembangunan dilakukan.

Foto: Laman LPSE

“Dokumen sertifikat IMB menegaskan bahwa IMB sudah harus terbit sebelum pembangunan dilakukan, ini kontrak tanggal 22 Maret 2019, IMB baru terbit 26 November 2019, kan aneh?” tegas Askal.

Sebelumnya, rekomendasi pembangunan gedung telah dikeluarkan Pemkab Aceh Besar melalui Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) pada 13 November 2015.

Baca: Pospera: IMB Gedung ANRI Bukti Pemkab Aceh Besar Asal-asalan Keluarkan Izin

Dalam surat rekomendasi itu menyatakan dengan tegas bahwa lokasi tanah ANRI tersebut seluas 372,5 m2 berada di kawasan sempadan sungai (kawasan perlindungan setempat) dan seluas 3.633,5 m2 berada di kawasan pemukiman perkotaan (kawasan budidaya). Sehingga BKPRD hanya memberikan rekomendasi pembangunan Gedung Depo Balai Arsip Tsunami Aceh hanya boleh diatas tanah selus 3.622,5 M2.

Bahkan rekomendasi ini juga menegaskan bahwa pembangunan itu baru bisa dilaksanakan jika ANRI telah memenuhi beberapa persyaratan terkait yaitu adanya IMB dan ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Lagi-lagi Askal menegaskan bahwa prosesur pembangunan gedung ANRI di sempadan kanal Banjir Aceh tidak terpenuhi sesuai rekomendasi BKPRD, karenanya pembangunannya gedung ANRI ini tidak sesuai aturan yang berlaku.

“Surat rekomendasi BKPRD ini kan mengkonfirmasi bahwa pembangunan gedung ANRI ini terlebih dahulu harus melengkapi IMB, faktanya bangun dulu IMB menyusul,” timpal Askal lagi.

Foto: Dok AJNN

Berdasarkan penelusuran AJNN atas 3 dokumen menunjukkan keanehan, di mana dalam setiap dokumen mencantumkan luas tanah Depo Balai Arsip Tsunami Aceh ini berbeda-beda.

Dalam dokumen sertifikat hak pakai yang dimiliki ANRI yang diterbitkan pada tahun 2015, luas tanah 4.000 m2, sedangkan dalam surat rekomendasi BKPRD Aceh Besar tercantum luas tanah seluas 3995 m2, itupun yang berada dalam kwasan budidaya yang dapat dibangun bangunan hanya seluas 3.622 m2. Lalu berdasarkan sertifikat IMB yang terbit 26 November 2019 luas gedung arsip yaitu 5.071 m2.

Foto: Dok AJNN

Sebelumnya, kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Muhajir mengakui keberadaan surat izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pendirian gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Namun, ia menegaskan surat itu tidak diterbitkan setelah keberadaan gedung yang berada di sempadan kanal banjir Krueng Aceh itu jadi sorotan.

“Surat itu dibuat pada 2019,” kata Muhajir seperti yang dikutip di rmolaceh.id, kemarin.

IMB itu dikeluarkan setelah Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Djaya Sukarno, mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar, pada 19 November 2019.

Dalam surat itu, Djaya mencantumkan sejumlah alasan agar gedung itu bisa didirikan. Termasuk aspek administrasi dan teknis.

Seminggu kemudian, Dinas PMPTSP Aceh Besar memberikan izin mendirikan bangunan empat lantai kepada ANRI di atas lahan seluas 5.071 meter persegi. Lahan ini berada di pinggir Jalan Inspeksi, Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Menurut Muhajir, sebelum mengeluarkan IMB, tim pemerintah kabupaten menyurvei lokasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...